BIMATA.ID, Jakarta- Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menegaskan bahwa kesejahteraan petani di Indonesia perlu ditingkatkan secara konsisten karena akan berpengaruh pada kemerdekaan masyarakat secara menyeluruh.
“Kesejahteraan petani perlu ditingkatkan secara konsisten karena kemerdekaan petani akan berpengaruh terhadap kemerdekaan masyarakat keseluruhan dalam artian pemenuhan kebutuhan dasar,” kata Moeldoko.
Namun,beberapa strategi pembangunan pertanian di Indonesia telah membuat kemerdekaan petani berkurang. Padahal, pertanian berkelanjutan berperan sebagai titik pijak pembangunan nasional.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini mengatakan bahwa kemerdekaan petani dapat dilihat pada kehidupan petani yang kian sejahtera dan setidaknya dapat diukur dari tiga hal, yakni tingkat pendidikan, aset ekonomi, dan tingkat kemandirian.
Dia menekankan pada kondisi pandemi COVID-19 ini, sektor pertanian membuktikan ketangguhannya untuk menjadi sektor unggulan yang mencegah ancaman resesi ekonomi nasional yang lebih buruk.
Berdasarkan Survei Pertanian 2018, jumlah petani saat ini mencapai 33,5 juta, dengan jumlah rumah tangga petani mencapai 27,2 juta rumah tangga. Angka ini meningkat 5,7 persen dibandingkan tahun 2013 yang berjumlah 25,7 juta rumah tangga.
Menurut Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 (SPP 2013) BPS, rata-rata pendapatan rumah tangga tani dari usaha di sektor pertanian hanya Rp12,4 juta per tahun atau Rp1 juta per bulan. Upah ini dianggap masih terlalu minim jika dibandingkan dengan usaha keras para petani.
“Pasang-surut pertanian Indonesia sangat tergantung pada kerja sama sinergis pemerintah, dunia usaha, petani, akademisi, bahkan partai politik dan lain sebagainya,” tegasnya.
(ZBP)