KPK Awasi Proses Pengadaan Laptop Pelajar Kemendikbudristek
BIMATA.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) akan mengawasi proses pengadaan laptop buatan dalam negeri untuk para pelajar oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI.
“KPK dan aparat penegak hukum lain tetap melakukan pengawasan terkait setiap penggunaan uang negara,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) KPK RI, Ali Fikri, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (03/08/2021).
Dengan begitu, Ali menegaskan, agar pengadaan tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“KPK mengingatkan pelaksana kegiatan dimaksud agar dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Selain itu, proses pengadaan harus dilakukan sesuai mekanisme dan aturan-aturan yang berlaku.
“Pelaksanaan kegiatan harus dipastikan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan-aturan pengadaan yang berlaku,” imbuh Ali.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ahmad Sahroni meminta, agar KPK RI turut mengawasi proses pengadaan 240.000 unit laptop buatan dalam negeri untuk para pelajar pada tahun 2021, dengan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun.
“Untuk kami di Komisi III DPR RI, pengadaan apa pun yang sifatnya menggunakan anggaran harus diperhatikan KPK dalam semua prosesnya. Hal ini tidak lain untuk mengantisipasi potensi korupsi, apalagi karena ini jumlahnya besar,” ujar Sahroni, Senin (02/08/2021).
Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini menilai, langkah pengawasan itu sangat penting agar proses pengadaan transparan dan bisa dipertanggung jawabkan.
Sahroni menyebut, dirinya tidak mempermasalahkan polemik di masyarakat yang menilai harga laptop terlalu mahal, namun yang terpenting adalah prosesnya diawasi KPK RI.
Untuk diketahui, pengadaan laptop tersebut merupakan bagian dari program digitalisasi sekolah oleh Kemendikbudristek RI yang disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik kepada Pemerintah Daerah (Pemda).
[MBN]
