BeritaPendidikanPolitik

Ketua MPR Sebut Keterbatasan Infrastruktur PPJJ Turunkan Kualitas Belajar Siswa

BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), Bambang Soesatyo alias Bamsoet menuturkan, keterbatasan infrastruktur penunjang pembelajaran jarak jauh (PPPJJ) selama pandemi Covid-19 telah menurunkan kualitas belajar siswa.

“Keterbatasan infrastruktur penunjang pendidikan jarak jauh akan menurunkan capaian kualitas belajar dan kelulusan siswa yang tidak hanya mengukur tingkat kecerdasan, tetapi pembentukan karakter anak didik,” tutur Bamsoet, dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (16/08/2021).

Bamsoet menilai, pandemi bukan saja berdampak secara nyata pada sektor ekonomi, sosial, budaya, maupun politik, melainkan pada kualitas pendidikan.

Di satu sisi, pandemi Covid-19 dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam beradaptasi dengan teknologi. Namun, di sisi lain pandemi juga mengancam siswa, baik pada kualitas, kecerdasan, dan karakter.

Bamsoet turut menyoroti ketimpangan infrastruktur PPJJ di sejumlah wilayah. Hal ini mengakibatkan sistem pendidikan nasional harus memfasilitasi kebutuhan siswa selama PPJJ.

“Belum lagi apabila pembelajaran jarak jauh itu, dihadapkan dengan ketimpangan ketersediaan infrastruktur antar wilayah, juga mengakibatkan sistem pendidikan nasional yang ada belum mampu secara efektif menjadi sarana untuk mewujudkan proses pembelajaran,” pungkas Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini.

Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Tengah VII ini pun mendukung pemerintah merealokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat Covid-19.

Dia menyebutkan, upaya pemerintah merealokasi anggaran dalam sejumlah skema, mulai dari kesehatan, dukungan UMKM dan korporasi, bantuan langsung tunai dana desa, insentif usaha, serta potongan tarif listrik PLN, dinilai sebagai langkah tepat.

“Oleh karena itu, terhadap upaya-upaya pemerintah melalui sejumlah paket kebijakan dalam mengatasi pandemi Covid-19 beserta dampaknya, kami sangat mendukung sepenuhnya,” ucap Bamsoet.

Pemerintah mulai mengizinkan sejumlah daerah yang menerapkan PPKM Level 2 dan 3 membuka sekolah untuk belajar tatap muka. Kemendikbudristek meminta daerah-daerah tersebut berani segera menggelar pembelajaran tatap muka.

[MBN]

Tags

Tulisan terkait

Bimata
Close