BIMATA.ID, Jakarta – Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adisasmito, mengatakan peniadaan data kematian pada indikator asesmen PPKM di Jawa dan Bali tersebut merupakan keputusan sementara yang diterapkan pemerintah.
“Adapun untuk penghitungan level PPKM, pada prinsipnya keputusan sementara ini dibuat khusus untuk PPKM di wilayah Jawa Bali guna mendapatkan data yang valid untuk menentukan kebijakan yang tepat,” kata Prof. Wiku dalam keterangan pers virtual, Kamis (12/8).
Berdasarkan keterangannya, pemerintah lewat Kementerian Kesehatan sedang mengupayakan interoperabilitas data nasional. Sinkronisasi dan harmonisasi data di beberapa daerah secara real-time terus menjadi tantangan. Apalagi menurutnya tiap daerah punya perbedaan sistem.
Namun, ia memastikan bahwa tak ada daerah yang dengan sengaja menghilangkan data kematian tersebut.
“Di antara tantangan lainnya, pasti akan mengakibatkan delay dan harap dipahami bahwa tidak ada daerah yang bermaksud menyembunyikan data,” jelasnya.
Untuk itu, Prof. Wiku belum dapat memastikan kapan data kematian yang sedang dirapikan tersebut dapat segera selesai. Perlu adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar data yang dihasilkan benar-benar tepat.
“Kami belum tahu, tapi melihat situasi berdasarkan lonjakan kasus dan banyak keterlambatan pelaporan kematian dari beberapa daerah yang berbeda, maka kami perlu memperbaiki masalah itu dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang memiliki data dan sistem yang tidak sinkron,” ungkapnya.
Namun ia berjanji usai data tersebut selesai dirapikan, maka indikator kematian akan segera digunakan kembali untuk penentuan level PPKM di Jawa-Bali.
“Jadi semoga setelah sistem pulih maka kita akan menggunakannya untuk indikator. Tapi kami tetap melaporkan datanya ke publik setiap hari,” tutupnya.
YA
