BIMATA.ID, Sumbar- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengatakan adanya keinginan untuk mengembangkan ekonomi syariah di Sumbar. Menurutnya budaya dan ekonomi syariah itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, sehingga dapat menjadi modal bagi keberhasilan pengembangan ekonomi syariah di Sumbar.
“Lebih dari 95 persen masyarakat Sumbar adalah muslim. Karena itu potensi dan peluang untuk pengembangan ekonomi syariah menjadi sangat besar,” katanya saat Pembukaan FESMina (Festival Ekonomi Syariah Minangkabau) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Selasa (03/08/2021).
Ia mengatakan dengan mayoritas masyarakat muslim, Sumbar memiliki potensi dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang sangat besar dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian masyarakat Potensi lainnya Sumbar juga ditetapkan sebagai salah satu daerah tujuan wisata berbasis syariah berdasarkan Rencana Induk Pariwisata Nasional tahun 2015 – 2025, dan saat ini Sumbar sedang mengembangkan destinasi wisata halal.
“Kita beberapa kali memperoleh penghargaan sebagai daerah tujuan wisata berbasis syariah, diantaranya memperoleh penghargaan world’s Best Halal Destination dan world’s Best Halal Culinary Destination pada The World Halal Tourism Award 2016. Ini akan mendorong banyak wisatawan muslim untuk datang,” sebut gubernur.
Mahyeldi menyebutkan Sumbar memiliki potensi pengembangan wisata halal dan industri halal mulai dari fesyen muslim meliputi tenun, sulam, terawang, bordir, yang selama ini pasarnya adalah masyarakat muslim Malaysia. Begitu juga di bidang kuliner, seperti rendang serta di bidang perkebunan adalah berupa kelapa, kakao, kopi, teh, kayu manis dan pala.
“Dan Sumbar ditunjuk menjadi salah satu Provinsi pilot project wakaf di tingkat Nasional oleh Presiden,” ujarnya.
Gubernur menjelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026, dengan visi Terwujudnya Sumbar Madani yang Unggul dan Berkelanjutan, misi pertama sampai misi ketujuh sangat berkaitan dengan ekonomi syariah. Menurutnya program unggulan prioritas, berkaitan dengan ekonomi syariah mulai dari kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri. Penetapan pembangunan pariwisata halal pemerintah daerah punya target menjadikan Sumbar sebagai daerah tujuan wisata utama berbasis halal dengan keunggulan alam, budaya, dan kuliner.
“Begitu dalam pelaksanaan digitalisasi ekosistem keuangan syariah. Kita juga mendorong pelaksanaan konversi Bank Pembangunan Daerah yaitu Bank Nagari menjadi Bank Umum syariah. Serta mencanangkan Gerakan Minangkabau Berwakaf,” ucapnya.
Dikatakannya dalam rangka mendukung ekonomi syariah Pemprov Sumbar telah menerbitkan regulasi-regulasi yang terkait, baik itu dalam bentuk Perda, Pergub maupun Peraturan Bupati/Walikota. Hal itu ditujukan untuk menguatkan pelaksanaan ekonomi syariah.
“Jadi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah tentunya tidak lepas dari dukungan dan kolaborasi berbagai instansi dan lembaga, serta koordinasi antara pusat dan daerah,” sebut dia.
Begitu juga terkait FESMina, Pemerintah Provinsi, Bank lndonesia Sumbar, Kemenag, MES, IAEI, melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam rangka mendorong percepatan program Ekonomi Syariah antara lain terkait public campaign di daerah, dan salah satunya kegiatan melalui kegiatan Festival Ekonomi Syariah Minangkabau (FESMina) ini yang diinisiasi oleh kantor Perwakilan Bank lndonesia wilayah Sumbar.
Kegiatan FESMina ini juga akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemprov Sumbar yang bertema Festival Muharram dan Kemerdekaan pada tanggal 10 hingga 17 Agustus 2021 sehingga secara keseluruhan, seluruh kegiatan kolaborasi ini dinamakan Bulan Ekonomi Syariah Sumatera Barat.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kantor Perwakilan Bank lndonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti penunjukan Sumbar sebagai pilot project wakaf produktif nasional.
“Pemprov Sumbar sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan FESMina dan diharapkan menjadi satu solusi untuk membangkitkan ekonomi daerah dalam mengurangi kemiskinan dan membangkitkan ekonomi di masa pandemi serta mendapatkan keberkahan,” tegas Mahyeldi.
(Bagus)
