BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Andi Arief, meminta negara turun tangan menangkap buron kasus dugaan suap, Harun Masiku.
Sebab, Andi menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) memiliki keterbatasan dalam menangkap tersangka di luar negeri.
“Siapa yang bisa menangkap Harun Masiku di Luar negeri? Menkopolhukam, Deplu, dan kepolisian. KPK gak mungkin bisa melakukan itu. Banyak keterbatasan. Nazarudin dan Nunun bisa ke pangkuan ibu pertiwi karena peran negara,” cuitnya, dikutip bimata.id melalui akun Twitter @Andiarief_, pada Rabu (25/08/2021).
Andi menyebut, peran negara dalam membantu menangkap buron kasus suap yang berada di luar negeri sangat penting.
Pasalnya, mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin dan terdakwa kasus suap cek perjalanan dalam Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004, Nunun Nurbaeti, bisa ditangkap di luar negeri karena bantuan negara.
“Tapi apa mungkin mengorbankan Hasto (Kristianto) Sekjen PDIP?” ujar Andi.
Sebelumnya, KPK RI menuturkan, mengendus keberadaan buronan Harun Masiku di luar negeri sejak lama. Harun Masiku dipastikan tidak berada di dalam negeri.
“Sebelum Harun Al-Rasyid teriak-teriak saya tahu tempatnya, saya tahu tempatnya, tapi tempatnya bukan di dalam (negeri),” tutur Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK RI, Karyoto, di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta Selatan.
Bahkan, Karyoto mengaku, KPK RI sangat bernafsu untuk menangkap Harun Masiku. Namun, kesempatan itu belum ada karena belum mengantongi surat tugas.
[MBN]
