BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), Firli Bahuri, menyampaikan sejumlah catatan dan masukan terkait rencana vaksinasi Covid-19 berbayar. Dia menyebut, kebijakan ini berisiko tinggi memunculkan tindak korupsi.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ahmad Sahroni menilai, masukan Firli tersebut sangat tepat.
“Masukan dari KPK ini sudah tepat dan sesuai, mengingat potensi korupsinya yang tinggi. Vaksinasi ini kan program kemanusiaan, jadi siapa pun dan dengan kepentingan apa pun harus satu suara untuk mengawal program ini dengan sebaik-baiknya. KPK sudah tegas mengambil posisi ini dan saya apresiasi sekali,” kata Sahroni, Rabu (14/07/2021).
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi DKI Jakarta III ini mengatakan, dalam kondisi pandemi saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa mafia obat kian bermunculan. Mafia ini yang menyebabkan kelangkaan obat di masyarakat hingga menciptakan kenaikan harga yang tidak masuk akal.
Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini menyampaikan, hal tersebut perlu dihindari, salah satunya dengan tetap membuat vaksinasi sebagai komoditas gratis.
“Kalau dibuat berbayar, maka dikhawatirkan vaksinasi ini digunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menimbun vaksin, lalu dijual lagi dengan harga mahal. Ini akan sangat melukai nurani kita yang tengah berjuang bersama-sama membendung penyebaran Covid-19,” ujar Sahroni.
[MBN]
