BIMATA.ID, Jakarta – Pemerintah pusat dan daerah diminta transparan terkait data penanganan Covid-19. Kondisi penyebaran tidak boleh ditutup-tutupi demi mengejar predikat mampu mengendalikan penyebaran virus korona.
“Jangan demi dibilang berhasil menangani Covid-19 lalu data sesungguhnya di lapangan tidak dibuka ke public, bahkan tidak dikerjakan dengan benar,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Puan Maharani, melalui keterangan tertulis, Kamis (22/07/2021).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyebut, penyampaian data tidak transparan akan berdampak buruk. Antara lain, memperburuk penyebaran dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
“Jangan karena persoalan status zonasi merah, hitam, kuning, hijau lalu datanya yang sengaja dibuat tidak muncul atau sebaliknya dibesar-besarkan. Kepercayaan rakyat adalah taruhan yang besar,” pungkas Puan.
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) V ini menegaskan, data riil bisa menjadi dasar implementasi kebijakan yang baik. Sehingga, masyarakat memahami berbagai keputusan yang diambil pemerintah terkait kondisi penyebaran Covid-19.
“Sekali saja dibaca bahwa data yang disodorkan pemerintah sekadar statistik yang diotak-atik, kredibilitas dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah akan terus dipertanyakan dan kebijakan-kebijakannya tak akan sepenuhnya diikuti,” tegas Puan.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI ini juga mengkritisi penurunan testing Covid-19. Dia tidak ingin penurunan uji klinis virus korona bertujuan menurunkan penambahan kasus.
“Pastikan jumlah kasus harian tidak naik atau turun hanya karena jumlah tes dan pelacakan yang tidak jujur dan transparan,” ujar Puan.
[MBN]
