BIMATA.ID, Jakarta – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Republik Indonesia (RI) mengalihfungsikan gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan (Pusdiklat Jemenhan) sebagai rumah sakit darurat (RSD) Covid-19.
Bangunan yang berada di Pondok Labu, Jakarta Selatan (Jakse) ini akan menjadi rumah sakit (RS) satelit bagi RS dr. Suyoto di Bintaro, Jaksel.
Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto menuturkan, para siswa akan dipulangkan. Kegiatan pelatihan dilakukan secara virtual untuk sementara.
“Ruangan-ruangan kita ubah menjadi RS darurat,” tutur Prabowo, melalui keterangan tertulis, Rabu (14/07/2021).
Keputusan itu diambil karena pasien di RS dr. Suyoto meningkat tajam dalam beberapa waktu terakhir. Pengalihan fungsi diharapkan bisa menambah kapasitas perawatan Covid-19.
Gedung Pusdiklat Jemenhan dan Pusdiklat Bahasa memiliki 172 kamar dengan kapasitas 344 tempat tidur. Sejumlah ruangan akan dijadikan sebagai ICU dan HCU.
Ruangan tersebut akan dilengkapi dua ventilator. Kemenhan RI juga menambahkan oksigen generator untuk mendukung kebutuhan pasien.
Selain itu, RS satelit ini akan dilengkapi dengan tenaga kesehatan. Di antaranya dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis paru, dan dokter anestesi. RSD tersebut akan menampung pasien Covid-19 dengan status sedang.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan fasilitas tambahan. Seperti Badiklat Kemhan di Salemba, Pusdiklat Bela Negara di Rumpin Bogor, serta Mess Stand By Force di Sentul, Jawa Barat.
Jumlah tempat tidur yang disiapkan untuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19 mencapai 1.650. Prabowo mengapresiasi tenaga kesehatan yang sudah bekerja menangani Covid-19.
RS dr. Suyoto yang berada di bawah Pusat Rehabilitasi Kemhan RI telah menjadi fasilitas kesehatan rujukan bagi pasien Covid-19. RS dr. Suyoto menerima penderita virus korona berlatar belakang pegawai Kemhan RI, personel TNI dan keluarganya, serta masyarakat umum. Adapun persentase pasien dari masyarakat umum sekitar 80 persen.
[MBN]
