BIMATA.ID, Jakarta- Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen Ganip Warsito menyatakan pemerintah mempersiapkan sistem monitoring dan evaluasi (monev) penegakan protokol kesehatan (prokes) untuk memastikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali maupun PPKM Mikro.
“Sistem monev ini akan kita uji coba, kalau PPKM yang sudah dilakukan itu di Jakarta, kemudian di Lampung juga dilakukan sistem yang sama,” kata Ganip dalam konferensi pers virtual, Rabu (07/07/2021).
Guna mendukung sistem monev tersebut, Ganip menerangkan setiap pengelola institusi dan pusat keramaian di daerah pelaksana PPKM harus memiliki Satgas Covid-19 atau tim penegakan dan pengawalan pelaksanaan protokol kesehatan yang bisa diambil dari tenaga sekuriti (keamanan).
“Tugasnya nanti melaporkan berkala ke satgas lewat sistem monitoring. Ini tujuannya untuk memonitor dan evaluasi agar kita bisa melakukan penegakan lapangan dengan benar. Pengelola institusi/pusat keramaian juga wajib melaporkan kapasitas normal dari tempatnya, dan kunjungan harian sesuai aturan PPKM mikro,” katanya.
Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi menerangkan daerahnya memang patut menjadi perhatian pemerintah pusat karena menjadi pintu masuk Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
“Provinsi Lampung ini adalah pintu masuk dari Pulau Jawa dan Sumatra. Ada empat pintu yang membuat kami harus bekerja keras yang selama ini normatif bisa kami laksanakan, tetapi karena ada peningkatan-peningkatan (kasus) dari provinsi lain yang memanfaatkan suasana yang begitu kondusif di Lampung, sehingga suasana Covid-19 meningkat,” katanya.
Ia mencontohkan pintu-pintu masuk itu bukan hanya menyekat pendatang dari Jawa yang membawa paparan Covid-19, namun juga dari provinsi-provinsi di Sumatera yang hendak ke Jawa.
“Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan Pak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto agar Lampung bisa terjaga. Tak salah lah agar pemerintah pusat lebih menyayangi pemerintah provinsi sebagai pintu gerbang yang bisa kami jaga,” jelas dia.
(Bagus)
