BIMATA.ID, Jakarta- Anggota Komisi IX Nurhadi meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib masyarakat bila nantinya memutuskan untuk memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.
Ia menilai bila pemerintah abai terhadap nasib warganya sendiri, maka kebijakan tersebut dipastikan akan membuat rakyat di kalangan menengah ke bawah akan semakin sulit.
“Jika PPKM Darurat diperpanjang maka kondisi rakyat dibawah akan semakin sulit. Tetapi saya memahami kepentingan PPKM ini diperpanjang,” kata Nurhadi di Jakarta, Rabu (14/07/2021).
Menurut dia, perpanjangan PPKM Darurat ini dipastikan akan menimbulkan dampak perekonomian masyarakat kian merosot. Oleh sebab itu, efektifitas dari kebijakan ini harus diperhitungkan secara matang oleh pemerintah.
“Pemerintah harus bisa memastikan bila diperpanjang akan efektifitasnya. Selama ini masih saja ada celah celah yang dilakukan masyarakat untuk tidak taat dalam pemberlakuan PPKM Darurat ini,” ujarnya.
Politikus Partai Nasdem itu menyebut, sejumlah faktor harus diperhatikan pemerintah, dari mulai perlindungan sosial hingga memastikan fasilitas kesehatan di rumah sakit berjalan baik.
“Jika benar benar harus diperpanjang maka harus pula dipastikan skenario perlindungan masyarakatnya, proses pelayanan harus efektif sehingga menekan angka kematian,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan ada dampak terhadap ekonomi jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat diperpanjang.
Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapkan skenario dengan menerapkan PPKM Darurat selama enam minggu ke depan.
Kebijakan itu boleh jadi bakal dipilih demi mengantisipasi melonjaknya kasus Covid-19 varian Delta yang menyebar dengan cepat.
Skenario demikian diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (12/06/2021).
(Bagus)
