BIMATA.ID, Jakarta– Pemerintah menggelontorkan anggaran mencapai Rp 17 triliun hingga tahun 2024 untuk penyediaan produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam negeri di sektor pendidikan. Salah satu produk TIK dalam negeri yang tengah digenjot pengembangannya adalah laptop.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan, selama ini nilai belanja pemerintah untuk produk dalam negeri (PDN) bidang pendidikan, khususnya produk TIK, masih lebih rendah dibandingkan dengan produk impor.
Untuk anggaran tahun 2021, total kebutuhan Kemendikbud Ristek dan pemda tercatat sebesar Rp 3,7 triliun untuk pengadaan laptop sebanyak 431.730 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 189.165 unit laptop senilai Rp 1,3 triliun berasal dari APBN 2021, sedangkan 242.565 unit laptop lainnya senilai Rp 2,4 triliun berasal dari dana alokasi khusus (DAK) fisik pendidikan.
Seluruh laptop tersebut akan disalurkan ke berbagai jenjang pendidikan, seperti PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB.
“Saat ini, telah dilakukan penandatanganan kontrak atas penggunaan produk dalam negeri senilai Rp 1,1 triliun,” ujar Luhut saat konferensi pers virtual, Kamis (22/07/2021) kemarin.
Saat ini, terdapat 6 produsen laptop lokal dengan nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) lebih dari 25% dan telah memenuhi kebutuhan pengadaan Kemendikbud Ristek dan pemda pada 2021.
Keenam produsen laptop tersebut adalah PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk (ZYRX), PT Tera Data Indonesia, PT Supertone, PT Evercoss Technology Indonesia, PT Bangga Teknologi Indonesia, dan PT Acer Manufacturing Indonesia.
Luhut menyebut, kesiapan produksi laptop dalam negeri adalah sebesar 351.000 unit pada September 2021 dan sebesar 718.100 unit pada November 2021.
Pemerintah juga memetakan kebutuhan produk TIK dalam negeri untuk tahun anggaran 2021 hingga 2024. Selain laptop yang diperkirakan yang kebutuhannya diproyeksi mencapai 1.319.154 unit hingga tahun 2024, ada juga produk Access Point yang kebutuhannya diprediksi sebesar 99.634 unit sampai 2024.
Di samping itu, ada kebutuhan produk konektor yang diproyeksikan berjumlah 99.634 unit, LCD proyektor sebanyak 99.634 unit, layar proyektor sebanyak 12.180, dan speaker aktif sebanyak 12.986 unit.
“Nantinya, pemda berkewajiban untuk mengalokasikan DAK fisik pendidikan untuk membeli produk dalam negeri sebagaimana yang dilakukan Kemendikbud Ristek untuk membelanjakan laptop PDN 100%,” kata Luhut.
Tak hanya itu, pemerintah juga mempersiapkan pengembangan laptop produk dalam negeri. Dalam hal ini, pemerintah akan membentuk konsorsium yang melibatkan pelaku industri dan bekerja sama dengan ITB, ITS, dan UGM untuk memproduksi tablet dan laptop “Merah Putih” dengan merek Dikti Edu.
Untuk mempermulus upaya tersebut, industri wajib melakukan offset agreement untuk meningkatkan research & development dengan mengikutsertakan vokasi dan pendidikan tinggi yang dituangkan dalam kontrak pemesanan.
Pemerintah juga berusaha membangkitkan industri TIK dalam negeri lewat berbagai program. Di antaranya, penyediaan akses pasar, penyerapan PDN melalui pengadaan barang atau jasa pemerintah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang bekerja sama dengan sekolah vokasi, perguruan tinggi, dan industri, serta penyediaan akses permodalan.
“Salah satu langkah pemerintah adalah menyediakan fasilitas sertifikasi TKDN gratis bagi produk yang memiliki proyeksi nilai TKDN di atas 25% dengan maksimal 8 jenis produk per industri menggunakan dana PEN senilai Rp 112 miliar,” imbuh Luhut.
(ZBP)