BIMATA.ID, Jakarta- Ketua Umum PB PMII, Muhammad Abdullah Syukri menyindir tak tegasnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PB PMII memberi sejumlah masukan agar PPKM dapat berjalan lebih optimal.
PB PMII mendorong Pemerintah menerapkan kebijakan PPKM secara parsial di setiap daerah yang beresiko mengalami kenaikan kasus Covid 19. PB PMII menganjurkan PPKM bukan dilakukan secara general meliputi daerah yang bahkan tidak mengalami angka kenaikan kasus Covid 19.
PB PMII juga menganjurkan pemerintah menjaga kualitas dan kuantitas testing agar mengetahui resiko penyebaran pandemi Covid 19. Kemudian PPKM perlu ditopang ketegasan law enforcement bagi masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan.
“Pemerintah sebetulnya dapat saja merumuskan sanksi pidana bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid 19,” kata Syukri, Senin (26/07/2021).
PB PMII menilai pentingnya pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk sosialisasi protokol kesehatan ke masyarakat. Pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan positivity rate untuk mengetahui resiko persebaran Covid 19, bukan dari pendekatan angka kematian. PB PMII menganggap memperkuat partisipasi publik dan pemerataan vaksinasi adalah kunci mempercepat herd immunity (imunitas kelompok).
“Strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengaktivasi segala peran dan fungsi dari setiap agensi masyarakat mulai dari organisasi masyarakat atau organisasi kepemudaan, tokoh Agama, tokoh masyarakat hingga seluruh lapisan masyarakat untuk bergotong royong memperkuat imunitas kelompok,” ujar Syukri.
Selain itu, PB PMII mengimbau pemerintah pusat memperbaiki pola komunikasi dengan pemerintah daerah agar kebijakan penanggulangan pandemi Covid 19 terintegrasi. Syukri memantau informasi kebijakan yang berubah-ubah menimbulkan kebingungan dalam penanganan Covid 19.
“Kemanusiaan harus dikedepankan, elit politik juga harus mengurangi ego untuk menghilangkan fragmentasi politik dalam perjuangan melawan Covid-19,” ucap Syukri.
Terakhir, PB PMII setuju bila Pemerintah mempercepat penyaluran bansos yang efektif dan tepat sasaran. Penyaluran bansos harus diiringi pengawasan distribusi agar tidak terjadi potensi konflik antar masyarakat.
“Pemerintah harus secara tegas menindak oknum yang berupaya mengambil keuntungan dari situasi yang terjadi, baik tindakan politisasi kesehatan maupun tindakan lainnya yang justru merugikan banyak pihak,” tuturnya.
(Bagus)
