BIMATA.ID, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pihaknya telah membuat skenario terburuk dalam menghadapi lonjakan penularan Covid-19.
Skenario terburuk dibuat agar pemerintah memiliki mitigasi dalam persiapan penanganannya.
Penegasan disampaikan Luhut dalam keterangan pers usai menghadiri Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi Covid-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara virtual, Selasa (06/07/2021).
“Jadi semua kekuatan saya kira kita kerahkan. Sekarang kami sudah membuat skenario bagaimana kalau kasus ini 40 ribu. Kita sudah hitung worst case scenario (skenario terburuk), lebih dari 40 ribu (kasus) bagaimana nanti suplai oksigen? Bagaimana suplai obat? Bagaimana suplai rumah sakit? Semua sudah kami hitung,” ujar Menko Luhut.
Untuk suplai oksigen, Luhut mengatakan pemerintah telah mendatangkan pasokan oksigen dari berbagai wilayah. Dalam 2-3 hari terakhir ini mobilisasi dari mana-mana, diambil mulai dari Morowali 21 iso tank, sudah sampai kemarin di Jakarta dan hari ini sudah didistribusi. Kemudian juga suplai oksigen dari Cilegon dan dari Batam.
Selain ini, oksigen industri juga akan diarahkan sepenuhnya atau 100 persen untuk keperluan medis. Pemerintah juga mendatangkan oksigen dari negara lain untuk menambah pasokan oksigen yang dibutuhkan.
“Sekarang sudah ada kita pesan 10 ribu dan sebagian sudah mulai kita datangkan pakai pesawat Hercules dari Singapura, dan juga kita akan ambil dari tempat lain bila kita rasakan masih ada kekurangan,” ucap Luhut.
Untuk perawatan pasien, pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas Rumah Sakit (RS) dan tempat isolasi terpusat lainnya. Salah satu yang disiapkan adalah Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.
“Kemarin Presiden sudah meninjau ke sana juga. Itu dalam dua hari ke depan sudah siap, hari Kamis, dan itu akan bisa menampung lebih dari 800 pasien,” kata Luhut.
Selain itu, TNI-Polri juga menggelar RS darurat di sejumlah tempat, seperti di Jakarta dan Surabaya.
Pengetatan Hingga 50 Persen
Menko Luhut juga menegaskan untuk menekan laju pandemi Covid-19 yang saat ini mengalami lonjakan diperlukan setidaknya penurunan mobilitas masyarakat sebesar 30 persen.
“Menurut analisis kami, dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 30 persen, dan ini sudah saya brief ke semua teman-teman polisi maupun TNI, para Gubernur, dan para Bupati, Wali Kota,” kata Luhut.
Bahkan, Luhut menambahkan, dalam menghadapi varian baru Covid-19 yaitu varian Delta yang memiliki tingkat penularan lebih tinggi mobilitas masyarakat perlu ditekan hingga 50 persen.
“Kita berharap kalau bisa dalam minggu ini kita sudah dekat 50 persen, saya kira minggu depan kita akan mulai melihat flattening, kemudian kita akan melihat secara perlahan dia (kurva Covid-19) mulai menurun,” ujarnya.
Menko Luhut mengatakan pemerintah terus memonitor mobilitas masyarakat melalui indeks mobilitas dan data cahaya malam (night-light), khususnya pada masa implementasi Pemberlakukan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali yang mulai berlaku sejak 3 Juli ini.
“Kita juga sudah menyiapkan metodologi monitoring PPKM Darurat melalui indeks mobilitas dan cahaya malam. Kita engage Facebook Mobility dan Google Traffic serta cahaya malam dengan NASA. Jadi dengan begitu kita bisa melihat pelaksanaan daripada PPKM ini apakah dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Indeks mobilitas gabungan pada PPKM Darurat ini akan dibandingkan dengan periode baseline, yaitu 24 Mei sampai 6 Juni, sehingga data yang didapat lebih akurat.
PPKM Darurat telah mampu menurunkan mobilitas. Namun Luhut mengakui, penurunan tersebut masih jauh dari yang diharapkan, terutama di Jawa Timur dan Bali yang menunjukkan penurunan paling rendah. Luhut meminta semua pihak untuk terus disiplin dalam menerapkan PPKM Darurat demi keselamatan bangsa.
“Kita akan tetap melakukan konsisten mengenai PPKM Darurat diterapkan dan penyekatan mobilitas terus dilakukan dan harap warga patuh, karena ini ujung-ujungnya kepada keselamatan kita semua,” tegas Luhut.
(Bagus)
