BIMATA.ID, Jakarta – Pemerintah resmi memperpanjang PPKM Level 4 hingga 2 Agustus mendatang. Tetapi, bersamaan dengan perpanjangan pembatasan kegiatan tersebut, sejumlah aturan juga sedikit dilonggarkan.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla, menyebut pelonggaran seperti ini merupakan “jalan tengah” yang akan membuat pengendalian corona RI menjadi lebih sulit.
Sehingga, Jusuf Kalla mengungkapkan dirinya lebih setuju dengan adanya pengetatan yang lebih jauh atau lockdown, tetapi dengan satu syarat: pemberian bantuan langsung tunai harus berjalan optimal.
“Sejak awal kita sependapat bahwa ada pengetatan, lockdown. Tetapi, semua masyarakat yang tidak mampu harus disubsidi minimal Rp 1 juta per bulan,” ucap JK kepada kumparan, Minggu (25/7).
“Rumah tangga di Indonesia ada 60 juta rumah tangga, katakanlah yang tidak mampu 30%, berarti 20 jutanya. Maka, mereka harus dikasih Rp 1 juta per bulan. Jadi, berarti harus keluarkan Rp 60 triliun per bulan selama 6 bulan, kalau itu saya kira bisa terpotong, kita bisa teruskan itu, lebih baik. Daripada selalu ambil jalan tengah,” lanjutnya.
Saat ini, bantuan tunai yang diberikan kepada warga terdampak pandemi berjumlah Rp 300 ribu per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat. Menurut JK, angka ini tidak cukup bagi kebutuhan pangan mereka.
