BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah diminta segera menyiapkan strategi pengentasan kemiskinan pasca pandemi Covid-19. Sebab, pandemi Covid-19 dan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pemerintah mesti menyiapkan strategi pengentasan kemiskinan. Pemberian bantuan sosial dan bantuan UMKM hanya solusi jangka pendek untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat menengah ke bawah agar setidaknya tidak terjerembab terlalu dalam karena pemberlakuan PPKM.
“Tidak akan ideal kalau cuma hanya mengandalkan bantuan UMKM, bantuan sosial untuk mengurangi tingkat kemiskinan, perlu ada solusi yang lebih komprehensif,” ujar Yusuf, Senin (26/07/2021).
Yusuf menilai, program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah sebenarnya sudah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Namun, jika belajar dari negara lain maka upaya mengurangi penduduk miskin perlu dilakukan secara bertahap.
“Perlu ada reformasi secara bertahap,” ucap dia.
Dia menvcontohkan, reformasi ekonomi Tiongkok dimulai dari mempersiapkan petani untuk mencukupi sebagian besar kebutuhan pangan dalam negeri. Lalu, Tiongkok bergerak ke tahap industrialisasi untuk menyerap tenaga kerja yang banyak dengan upah yang layak. Hal tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Indonesia sudah sempat ke tahap industrialisasi, tetapi artinya kita melambat proses industrialisasinya semenjak krisis kesehatan (pandemi Covid-19),” ujar dia.
Yusuf mengusulkan agar ke depan setelah pandemi, pemerintah perlu melakukan re-industrialisasi. Sebab, dengan industrialisasi maka pertumbuhan ekonomi dapat didorong lebih tinggi. Ketika pertumbuhan ekonomi bisa didorong lebih tinggi maka akan selaras dengan kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.
“Dalam jumlah tenaga kerja yang banyak dan upah yang relatif tinggi karena bekerja di sektor industri, ini yang secara bertahap bisa menurunkan penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk miskin. Kuncinya ada di dalam mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan kemiskinan, ini yang masih menjadi missing link yang belum bisa dilakukan pemerintah,” ucap Yusuf.
Sementara, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati mengatakan, pemerintah terus berupaya menekan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19 bagi penduduk rentan miskin dan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
Pemerintah berusaha agar penduduk rentan miskin tidak kembali berada di bawah garis kemiskinan. Serta berupaya meminimalisir dampak bagi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
Vivi mengatakan, pemerintah melakukan sejumlah respons cepat. Diantaranya melalui penambahan anggaran untuk program perlindungan sosial seperti pemberian bantuan sosial (bansos).
“Untuk respons cepat pastinya berbagai bentuk bansos yang diperpanjang waktunya (seperti tambahan 2 bulan bansos tunai) dan bantuan sembako yang diupayakan tepat waktu. Untuk yang sedikit di atas garis kemiskinan, pemerintah sekarang juga memberikan (menyiapkan) bantuan upah,” ujar Vivi, Sabtu (24/07/2021).
Pemerintah akan terus memantau perkembangan pandemi Covid-19. Selanjutnya, program perlindungan sosial akan disesuaikan dengan perkembangan terbaru penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Vivi menuturkan, dalam rencana kerja pemerintah tahun 2022, beberapa program terkait penanggulangan kemiskinan diantaranya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), perluasan manfaat sasaran dan program reguler bantuan sosial.
Kemudian, pemberdayaan ekonomi produktif. Diantaranya melalui akses permodalan dan pelatihan bagi UMKM. “Untuk 2022 tidak ada yang baru. Paling meneruskan yang sudah diberikan ke UMKM tahun ini. Sambil menunggu perkembangan Covid-19,” ujar Vivi.
(Bagus)
