BIMATA.ID, Sumbar– Sejumlah pelaku usaha coffe shop, pegiat seni, masyarakat bawah lainnya yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Masyarakat Sumbar Terdampak PPKM melakukan aksi tolak PPKM.
Ada lima tuntutan yang disampaikan oleh peserta aksi diantaranya, tidak ada perpanjangan PPKM, sebelum adanya solusi terhadap masyarakat yang terdampak dari pemerintah,” ungkap salah satu pelaku usaha, Heru, Kamis (29/07/2021).
Kedua, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19, harus dilakukan dengan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan dirumuskan secara matang serta memperhatikan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat.
Dia menilai pelaku usaha hususnya di malam hari sangat terdampak. Apalagi hanya 25 persen yang diberikan, itu hanya untuk membayar listrik saja.
Ketiga, Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan penangan Covid-19 juga harus memperhatikan ekonomi masyarakat, terutama para pelaku UMKM.
“Terjadi penurunan omset sampai 60 persen bahkan ada yang hampir gulung tikar. Pelaku usaha yang di malam hari seperti coffe shop sangat terdampak karena jam buka hanya sedikit,” jelasnya.
Mereka meminta pemerintah memberikan waktu setidaknya 80 persen atau 85 persen.
Keempat, mereka mengimbau masyarakat untuk bersama lawan Covid-19, Taat Protokol Kesehatan dan segera mengikuti program Vaksinasi.
Kelima, mengajak segala lini untuk berkolaborasi bahu membahu menghadapi pandemi dalam optimisme bangkitnya ekonomi di Sumatera Barat.
Jika tidak ada respon dari pemerintah maka mereka akan kembali melakukan aksi dengan masa yang lebih banyak.
(Bagus)