BIMATA.ID, Jakarta- Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mendorong pemerintah untuk memastikan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bisa benar-benar sampai ke pelaku usaha UMKM. Sebelumnya, disinyalir banyak data pelaku usaha yang mendapatkan bantuan tidak valid.
Ketua Umum Akumindo Ikhsan Ingratubun mengatakan dalam penyaluran bantuan sebelumnya tidak sedikit jumlah pelaku usaha UMKM yang terdaftar dan valid tetapi justru tidak kunjung mendapatkan saluran bantuan. Selain itu ditemukan juga pencairan dana untuk pelaku UMKM terdaftar yang tersendat.
“Kami sudah buktikan di Provinsi Sumatra Selatan. Sampai dengan saat ini, lebih kurang 12.000-an data pelaku usaha yang Akumindo Sumsel kumpulkan dari beberapa kabupaten. Namun, ada yang cair, ada juga yang tidak cair. Padahal semua valid,” ujar Ikhsan, Selasa (27/07/2021).
Sebaliknya, banyak perangkat RT/RW yang mendaftarkan penerima BLT UMKM dengan data yang tidak valid. Dengan kata lain, sambungnya, diduga terdapat data usaha bukan UMKM yang turut dimasukkan.
Pendaftaran penerima bantuan bukan pelaku usaha segmen UMKM tersebut dinilai oleh Akumindo menjadi faktor utama yang menyebabkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan kesimpulan bahwa penyaluran bantuan tidak efektif. Terkait dengan hal tersebut, dia menyampaikan setidaknya ada 2 hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk memperbaiki efektivitas penyaluran bantuan terhadap pelaku UMKM di Tanah Air.
Pertama, memastikan usaha yang diberikan bantuan memiliki izin sebagai UMKM melalui sistem perizinan berusaha Online Single Submission (OSS). Kedua, memastikan akurasi data serta menyegerakan penyaluran untuk usaha yang telah lolos sebagai penerima.
Meskipun demikian, asosiasi belum bisa menghitung jumlah terbaru PPKM yang terdampak akibat penerapan PPKM level 3-4 yang berlangsung hingga 2 Agustus 2021. Namun, Ikhsan memastikan jumlahnya bertambah seiring dengan iklim usaha yang kembali lesu dan tidak menentu.
“UMKM masih dihantui ketakutan terhadap dampak dari kebijakan PPKM pemerintah. Sebab, sepertinya saat ini pemerintah belum mampu mengatasi pandemi Covid-19,” ujarnya.
Menurut data terakhir Akumindo, dari total 64,7 juta unit usaha yang beroperasi pada 2019, tersisa sekitar 34 juta unit pada akhir 2020. Dari 64,7 juta usaha, segmen pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan disebut menjadi yang paling terdampak. Jumlah UMKM dari sektor tersebut dikatakan sekitar 30 persen dari total.
Sektor berikutnya yang terdampak cukup parah adalah perdagangan besar yang jumlahnya 20 persen dari total UMKM. Kemudian, UMKM di segmen pengolahan, seperti pabrik tempe dan keripik jumlahnya diperkirakan sebanyak 15 persen dari total UMKM di Tanah Air.
(Bagus)
