Fraksi Gerindra DPRD Gorontalo Desak Pemerintah Cairkan Insentif Nakes
Bimata.id – Gorontalo, Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo Nasir Madjid meminta pemerintah daerah agar segera mencairkan insentif tenaga kesehatan di seluruh Kabupaten/Kota di Gorontalo.
Menurut Nasir hal ini sesuai dengan instruksi sekretaris jenderal DPP partai Gerindra Ahmad Muzani kepada seluruh kader Gerindra yang duduk di DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mengawalnya.
“Saya minta Gubernur, Walikota serta Bupati di Gorontalo agar dapat mempercepat pencairan insentif tenaga kesehatan ini. Sebab, nakes ini sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia khususnya di Provinsi Gorontalo,” ungkap Nasir seperti yang dikutip dari sumber, Minggu (25/7/2021).
Nasir juga mengatakan, kami Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo akan mengingatkan terus kepada Pemerintah Daerah, bawah Insentif mereka agar segera diterima.
“Bekerja itu bekerja dengan keras dan tak mengenal lelah saat penanganan Covid-19 ini. Dan, nyawa tak bisa ditukarkan dengan uang,” tegas Politisi Gerindra ini.
Nasir juga menjelaskan, sesuai instruksi DPP Gerindra, Gerindra sudah berkomitmen akan terus memperjuangkan hak tenaga kesehatan ini hingga ke tingkat daerah. Covid-19 belum berhenti, tingkat kasus pun makin bertambah dan kematian bagi pasien Covid-19 terus bertambah.
Oleh karena itu, dijelaskan Politisi Asal Gorontalo Utara ini, fraksi Gerindra siap membantu dan mendesak pemerintah agar sesegera mungkin mencairkan Instensif Nakes.
Sebelumnya, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menginformasikan insentif Nakes Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah 52,72 Persen terbayarkan.
Diketahui, kementerian dalam negeri (Kemendagri) realisasi penyaluran insentif tenaga kesehatan pada tanggal 17 Juli 2021 baru mencapai Rp. 2,09 Triliun, atau setara dengan 23,66 persen dari total anggaran sebesar Rp. 8,85 Triliun.
Penyaluran insentif Nakes di masing-masing kabupaten/kota di Indonesia sebesar 1,31 triliun atau setara 18,99 persen dari total 6,92 Triliun. Dan di tiap pemerintah Provinsi berkisar Rp. 780,9 miliar atau 40,43 persen dari total keseluruhan Rp. 1,93 Triliun.
Sumber: halundalo.id
