BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Yan Permenas Mandenas menegaskan, selama ini yang membuat Otsus di Papua gagal adalah oknum-oknum tertentu di birokrat Pemerintah Pusat.
“Mereka memainkan dan turut bermain di dalam alokasi dana otsus untuk Papua, termasuk juga dengan kebijakan-kebijakan afirmasi yang dilakukan,” tegas anggota DPR dari Papua itu dalam diskusi bertema “RUU Otsus Papua Sejahterakan Rakyat?” bersama anggota DPD RI Yorrys Raweyai dan Bupati Merauke Romanus Mbaraka di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Rabu (9/6/2021).
Ditegaskannya, perlu dibangun karakter pemimpin bangsa ini ke depan, bukan saja di Papua, tapi dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah supaya watak dan mindset-nya sama untuk kemajuan bangsa ini.
Menurut dia, jangankan di Papua, di kementerian lembaga saja, yaitu di level eselon dua ke bawah, wataknya masih mengacu pada rencana anggaran rutinitas dari waktu ke waktu dan sampai ke daerah juga polanya sama dengan struktur birokrasi yang rumit.
“Jadi sebenarnya salah satu faktor menghambat kemajuan di Papua juga ada di para birokrat. Oknum-oknum di birokrat itu harus dibersihkan dulu kalau kita mau kebijakan dan semangat para pemimpin bangsa kita yang punya gagasan yang brilian ini bisa diterjemahkan sampai ke tingkat paling bawah,” ujarnya.
Padahal, menurut politisi Partai Gerindra itu, Presiden Jokowi sangat berkeinginan bagaimana supaya masyarakat Papua bisa sejahtera. Ada perubahan yang signifikan di Papua.
“Tapi otak-otak yang tadi saya bilang, di birokrasi, di bawah ini, oknum-oknum ini otak-otaknya kotor semua. Harus dibersihkan orang-orang di Kemendagri yang tidak beres,” tegasnya.