EkonomiBeritaNasional

Soal PPN Sembako dan Pendidikan, Ditjen Pajak Kemenkeu Buka Suara

BIMATA.ID, Jakarta- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah telah mengeluarkan informasi atau pernyataan soal rencana pemerintah memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako atau jasa pendidikan di Indonesia.

“Berkenaan dengan maraknya pemberitaan mengenai pengenaan PPN atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia dengan ini disampaikan bahwa berita yang beredar merupakan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah,” kata DJP dalam pernyataan resminya, Minggu (13/06/2021).

Namun, DJP membenarkan pemerintah sedang menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan, termasuk perubahan pengaturan soal PPN. Rencana itu muncul sebagai respons atas ekonomi dalam negeri yang tertekan pandemi corona. Pokok perubahan tersebut antara lain akan berkaitan dengan pengurangan berbagai fasilitas PPN. Perubahan akan dilakukan karena pemerintah menilai selama ini fasilitas PPN tidak tepat sasaran.

Mereka menyatakan ada beberapa poin perubahan yang diusulkan untuk dibahas dengan DPR. Salah satunya, penerapan multitarif PPN. tarif PPN terhadap barang-barang yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah bisa lebih rendah daripada tarif umum.

Sebaliknya, bagi barang tergolong mewah yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke atas bisa dikenakan tarif PPN yang lebih tinggi dari pada tarif umum.

DJP menambahkan rencana ini baru akan dibahas lebih lanjut bersama DPR. Mereka mengklaim pemerintah akan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan lebih baik dan adil. Rencana pemerintah akan memungut PPN bagi sembako dan sekolah mengemuka setelah draf Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) beredar ke publik.

Dalam draf tersebut, untuk PPN sembako rencana pengenaan akan diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU. Barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dengan penghapusan itu berarti barang itu akan dikenakan PPN.

(Bagus)

Facebook Comments
Tags

Tulisan terkait

Bimata
Close