BIMATA.ID, Jakarta- Sumber daya manusia (SDM) di bidang pariwisata masih membutuhkan relaksasi atau bantuan insentif dari pemerintah di tengah pandemi Covid-19.
“Mengingat pemerintah kembali merevisi dan memangkas jumlah hari libur di Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran dilansir dari Antara, Senin (21/06/2021).
Pihaknya paham bahwa hari libur dikurangi sebagai upaya penanganan Covid-19. Namun, kondisi ekonomi tenaga kerja di sektor pariwisata juga perlu diperhatikan.
“Kami masih mengusulkan relaksasai perlu diberikan, sehingga mereka bisa bertahan,” ujar Maulana.
Maulana memberi contoh bantuan yang diberikan negara lain untuk para pekerja di sektor pariwisata. Salah satunya adalah Australia yang tenaga kerja sektor pariwisata diberi dana untuk tinggal di rumah selama lockdown. Pihaknya sempat memberi usulan kepada pemerintah untuk memberi bantuan pengganti okupansi kamar untuk hotel-hotel.
Tujuannya adalah membantu pelaku usaha perhotelan agar tetap bertahan dan membantu para tenaga kerjanya untuk hidup sehari-hari. Namun, pemerintah diharapkan memberi bantuan secara langsung kepada para pekerja di sektor pariwisata. Dengan demikian, beban pelaku usaha di sektor pariwisata juga makin ringan. Sementara itu, pemerintah kembali memangkas hari libur tahun 2021 ini.
Hari libur yang dihapus adalah cuti bersama Natal 2021. Sebelumnya, hari libur itu jatuh pada Jumat 24 Desember 2021. Jika kondisi normal, maka libur cuti bersama itu akan menjadi waktu yang dinanti masyarakat untuk liburan. Ditambah libur Sabtu-Minggu, libur cuti bersama Natal 2021 sebenarnya merupakan long weekend.
(Bagus)
