BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Renny Astuti meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperhatikan kesejahteraan para tenaga honorer, khususnya penyuluh di daerah.
Baginya, tanpa penyuluh, program-program KKP tidak akan berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Perlu diketahui, peran penyuluh sangat penting dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan perikanan budidaya.
“Kami harap ke depannya Pak Menteri bisa lebih memperhatikan honor serta kesejahteraan para tenaga honorer seperti penyuluh. Tidak akan berjalan dengan efektif program itu, jika manusianya tidak diperhatikan,” kata Renny dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran di Gedung Nusantara, Senayan, Senin (7/6/2021).
Renny juga meminta KKP segera mengevaluasi penggunaan anggaran, terutama berkaitan program Kegiatan Prioritas KKP Tahun 2021, salah satunya berkaitan dengan budidaya ikan. Hal ini perlu jadi perhatian agar manfaat dari pelaksanaannya langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha kelautan dan perikanan.
“Saya ingin penggunaan anggaran KKP 2021 dievaluasi kembali. Kami ingin pembudidaya ikan yang menjadi sasaran dari program tersebut, harapannya, jadi bisa lebih aktif dan terus berproduksi di masa pandemi. Tentu ke depannya, bisa juga menggerakkan perekonomian masyarakat,” ujar Anggota DPR Dapil Sumsel I ini.
Dalam rapat yang membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020-2021 dan RKA-K/L sekaligus RKP-K/L tahun 2022, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu turut menyoroti soal usulan tambahan anggaran KKP tahun 2022 sebesar Rp8.04 triliun.
Jika diperhatikan, kata Renny, rata-rata Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan setiap tahunnya masih dinilai rendah, berkisar Rp600 miliar.
“KKP kita harapkan dapat segera menemukan strategi guna memacu PNBP tahun 2022,” pungkasnya.
