BeritaHeadlinePolitik

PPP dan PAN Sepakat Minta Isu Presiden Tiga Periode Dihentikan

BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani menyatakan, wacana jabatan Presiden tiga periode tidak akan laku dikalangan partai politik (parpol) maupun parlemen.

“Jualan isu tiga periode itu tidak laku di lingkungan partai-partai, baik yang ada di parlemen maupun parpol di luar parlemen,” ucap Arsul, Senin (21/06/2021).

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) ini mengingatkan, isu Presiden tiga periode ini sengaja menjerumuskan Joko Widodo (Jokowi). Sehingga, tidak mungkin terjadi.

“Apalagi Pak Jokowi sendiri sudah menegaskan, mereka jualan isu itu adalah orang yang cari muka, menampar atau mau menjerumuskan beliau. Demikian juga pimpinan partai-partai, termasuk Bu Megawati sendiri menolaknya,” jelas Arsul.

Untuk sikap PPP, akan tetap taat pada konstitusi amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebut masa jabatan presiden dua periode.

“PPP punya sikap sejauh ini taat berkonstitusi, masa jabatan presiden dua periode,” tandas Arsul.

Senada dengan PPP, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay juga menolak wacana periode tiga periode tersebut.

“Sesuatu yang bertentangan dengan UUD 1945 itu tidak boleh dibesar-besarkan, itu bisa bikin gaduh, polemik, sehingga harus segera dihentikan,” ungkap Saleh.

Anggota Komisi IX DPR RI ini menerangkan, Jokowi sudah menyatakan tidak ingin masa jabatan presiden tiga periode. Pasalnya, Jokowi tidak ingin mengingkari amanat reformasi.

Sebab, para pendukung Jokowi jangan memperlebar polemik tersebut, karena hanya akan merugikan mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta itu.

“Dalam hal ini kami meminta kepada para pendukung Jokowi jangan memperlebar masalah ini, yang pada intinya nanti justru bukan menguntungkan Jokowi, tapi malah merugikan Jokowi,” terang Saleh.

[MBN]
Facebook Comments
Tags

Tulisan terkait

Bimata
Close