EkonomiBeritaBisnisNasionalTravel

Pemerintah Minta Ada Penanggung Jawab Tol Laut Tingkat Kabupaten

BIMATA.ID, Jakarta- Pengembangan Tol Laut di Pelabuhan Matui-Jailolo, Maluku Utara diharapkan bisa dipercepat dengan adanya penanggung jawab (person in charge/PIC) di level kabupaten dari yang saat ini hanya ada di level pemerintah pusat.

Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) Djoko Hartoyo mengatakan akan berusaha untuk menyinergikan, mengolaborasikan, dan mengintegrasikan program Tol Laut beserta aspek pendukungnya bersama kementerian/lembaga yang masuk dalam Peraturan Presiden No. 27/2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP).

“Deputi 3 ditunjuk Pak Menko untuk menjadi person in charge Tol Laut, sehingga saya berharap akan ada PIC juga di level kabupaten untuk menjadi penanggung jawab dalam mengembangkan program pengembangan wilayah ini,” katanya melalui siaran pers, Kamis (24/06/2021).

Pelabuhan Matui-Jailolo, terangnya, memiliki potensi besar, baik dari segi tata ruang, aksesibilitas, tata bangunan, dan utilitas untuk mendukung tingkat permintaan dan pasokan. Saat ini, Pelabuhan Matui merupakan bagian dari Tol Laut T-15, yang memiliki rute Surabaya-Makassar-Jailolo-Morotai, kemudian kembali lagi langsung ke Surabaya. Trayek T-15 ini dioperatori oleh PT Pelni menggunakan KM Logistik Nusantara 3.

Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kabupaten Halmahera Barat Wisnu mengungkapkan bahwa panjang pelabuhan adalah 70 meter, lebar 8 meter, dan luas sisi darat 50×50 meter.

Pihaknya juga sudah menyiapkan lahan seluas 6 hektar apabila ingin dilakukan pembangunan pelabuhan. Secara keseluruhan, muatan balik di Pelabuhan Matui-Jailolo masuk menjadi salah satu dari lima pelabuhan dengan muatan balik terbesar di Indonesia. Jumlah kontainernya bisa mencapai 50 kontainer sekali jalan.

 

(Bagus)

Facebook Comments
Tags

Tulisan terkait

Bimata
Close