BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah akan memperkuat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro pada 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Kebijakan ini bakal berdampak signifikan terhadap jalannya ekonomi, alhasil kalangan pengusaha pun meminta adanya keringanan maupun stimulus kepada Pemerintah.
“Harapan kami yang sangat besar juga kepada Pemerintah adalah agar berbagai stimulus, relaksasi, keringanan pajak dan kebijakan lainnya yang selama ini ditujukan untuk mengurangi beban pengusaha untuk mampu bertahan selama pandemic covid-19 dapat diperpanjang sampai akhir tahun depan, karena kita tidak tau sampai kapan pandemi ini akah berakhir,” kata Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang, Senin (21/06/21).
Ada juga permintaan berbagai program bansos, bantuan modal kerja UMKM, Kartu Pra Kerja,subsidi gaji pekerja dapat diteruskan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Tentu itu bukan hal yang mudah di tengah seretnya pendapatan Pemerintah. Jangankan mau memberi keringanan pajak, yang ada justru sebaliknya dimana Pemerintah kian getol mencari pajak dari aktivitas ekonomi masyarakat.
Kini pengusaha menghadapi semakin panjangnya ketidakpastian. Pergerakan warga akan dibatasi, jam buka berbagai sector usaha perdagangan dan jasa semakin diperketat tentu akan menurunkan aktivitas ekonomi dan semakin menekan omzet dan cash flow pengusaha.
Berbagai sektor perdagangan seperti ritel dan pusat perdagangan, hotel, restoran, café, hiburan malam, transportasi dan aneka UMKM kembali akan tertekan, termasuk menurunnya konsumsi rumah tangga.
“Jika ini dilakukan maka akan semakin berat tantangan ekonomi kita karena Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 sebesar 7% naik signifikan dari pertumbuhan ekonomi kuartal I-2021 yang masih terkontraksi minus 0,74%. Agak berat mencapai target tersebut jika Pemerintah menerapkan PPKM atau PSBB yang diperketat,” sebut Sarman.
“Tapi jika Pemerintah menerapkan PPKM/PSBB bahkan lockdown pengusaha pasrah dan akan menerima keputusan tersebut karena pengusaha juga menyadari bahwa ini keputusan yang sulit bagi Pemerintah. Namun untuk keselamatan warga dan menekan laju penularan Covid-19 kebijakan tersebut harus diambil sekalipun dampaknya akan mempengaruhi kinerja ekonomi kita,” katanya.
(Bagus)