BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah menargetkan merekrut 1 juta guru aparatur sipil negara (ASN) melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Ketua Umum Forum Guru Honorer Besertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Nasional Rizki Safari Rakhmat meminta pemerintah merealisasikan janji merekrut 1 juta guru PPPK tersebut.
Rizki mengatakan, rekrutmen 1 juta guru PPPK itu penting untuk menyelesaikan masalah guru honorer yang sudah berlarut-larut.
“Rekrutmen 1 juta guru PPPK diumumkan secara resmi Bapak Wapres Ma’ruf Amin dan Mendikbudristek RI Nadiem Makarim. Jadi aneh bila program ini tidak bisa dipenuhi,” tutur Rizki dalam keterangannya, Minggu (06/06/2021).
Mendikbudristek, lanjutnya, telah menyebutkan sesuai data pokok pendidikan (dapodik), jumlah guru ASN yang tersedia di sekolah negeri hanya 60 persen dari jumlah kebutuhan seharusnya. Jumlah itu terus menurun rata-rata 6 persen setiap tahunnya.
Pada kenyataannya, hampir 40 persen pelaksanaan pendidikan di sekolah negeri diisi oleh guru honorer yang secara kesejahteraan masih belum layak serta tidak merata tiap daerah. Di samping itu, dinilai perlindungan profesi pun sangat lemah.
Begitu juga hak untuk pengembangan kompetensi guru honorer sangat sulit karena sering terkendala administrative, seperti status kepegawaiannya bukan sebagai ASN. Menurut Rizki, rencana pemerintah untuk merekrut 1 juta guru PPPK tahun 2021 telah menarik perhatian masyarakat , khususnya guru honorer dan para lulusan fresh graduate di Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK).
“Tidak adanya formasi CPNS guru merugikan guru honorer yang usianya di bawah 35 tahun. Begitu juga lulusan LPTK. Mereka harus memupus harapan tidak bisa mengikuti seleksi CPNS tahun ini.” bebernya.
Sayangnya, pada perkembangannya sampai saat ini rekrutmen guru PPPK tidak berjalan lancar sesuai rencana. Jadwal pendaftaran belum jelas. Begitu juga jumlah formasi PPPK yang ditetapkan jauh dari target 1 juta guru yang dijanjikan pemerintah.
(Bagus)