BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, menepis kabar bahwa Puan Maharani harus menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) ini menyampaikan, pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Bambang Wuryanto terkait Puan harus menjadi Cawapres bukan bagian dari keputusan resmi partai, melainkan pribadi.
“Itu kan pernyataan Bambang, bukan pernyataan partai. Harus dibedakan pernyataan Anggota PDI Perjuangan sebagai pribadi dan sebagai partai,” ujar Komarudin, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (08/06/2021).
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Papua ini menyatakan, ketika sudah ada keputusan akhir dari Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, maka itu yang menjadi sikap resmi partai. Sebab, Megawati memiliki kewenangan penuh atau hak prerogatif untuk menentukan Capres dan Cawapres sebagaimana amanat Kongres.
Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini memastikan, DPP PDIP tidak mengeluarkan teguran khusus kepada Bambang, begitu juga terhadap nama lain yang terlibat dalam polemik tersebut, yakni Puan dan Gubernur Provinsi Jateng, Ganjar Pranowo.
“Mas Ganjar kader partai, Mbak Puan kader partai. Itu semua punya hak mencalonkan diri. Saya juga bisa mencalonkan diri sebagai Presiden. Cuma kan saya tahu diri toh,” pungkas Komarudin.
Seperti diketahui, beredar rekaman ucapan Bambang Wuryanto dalam rapat pengurus partai di Provinsi Jateng. Dia mengibaratkan Puan, yang juga Ketua DPR RI seperti teh botol Sosro. Siapa pun Capresnya, maka Puan akan menjadi Cawapres.
“Itu dinamika, jadi bukan konflik. Itu dinamika biasa-biasa saja dan PDI Perjuangan sebagai partai demokrasi itu hal-hal biasa saja,” tutur Komarudin.
[MBN]
