BIMATA.ID, Jakarta- Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Farah Puteri Nahlia menolak rencana pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan dana pinjaman senilai US$124,9 miliar atau Rp1,7 kuadriliun.
Rencana itu tercantum dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).
“Fraksi PAN menolak rencana Kemhan berutang sebesar Rp1,7 kuadriliun untuk pembelian alutsista,” Ungkapnya.
Ia menyatakan rencana pembelian alutsista dengan anggaran sebesar Rp1,7 kuadriliun itu tergesa-gesa dan belum matang. Terkait pertahanan, menurutnya, visi yang menjadi strategi lalu doktrin pertahanan perlu dibaca lebih dahulu sebelum membuat peta jalan yang sesuai dengan Nawacita.
“Dengan pembacaan ancaman yang tepat dan komprehensif, kita dapat mengetahui kebutuhan alutsista apa saja yang perlu dan mendesak kita beli maupun yang tidak. Pertimbangan ini semata-mata sebagai bentuk proporsionalitas anggaran dan penentuan skala prioritas yang lebih seimbang,” tutur Farah.
Menurutnya, upaya penanganan wabah harus menjadi prioritas utama pemerintah agar ekonomi Indonesia kembali pulih. Menjaga ketahanan ekonomi masyarakat lebih penting dan mendesak untuk dilakukan tanpa mengurangi visi strategis penguatan pertahanan militer.
Farah juga menilai rencana pembelian alutsista dengan anggaran jumbo tersebut berisiko membuat hutang Indonesia bertambah besar. Pasalnya, menurutnya, utang Indonesia sudah mencapai Rp6.445,07 triliun pada periode Maret 2021.
“Jadi, seharusnya setiap pembiayaan negara perlu dihitung konsekuensi logis dan rasionalisasi penggunaannya,” ujarnya.
Kemhan tengah menghadapi kisruh rencana pinjaman jumbo senilai Rp 1,7 kuadriliun yang tercantum dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Alpalhankam.
Dokumen dengan anggaran pembelian alutsista dalam jenjang waktu 2020-2024 sebanyak US$124,9 miliar atau setara Rp1,7 kuadriliun itu tersebar ke publik. Dalam dokumen itu dijelaskan, pemenuhan akan menggunakan sistem pinjaman ke luar negeri dengan rentang pembayaran hingga 2044.
Namun, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut saat ini rencana pinjaman dana untuk memenuhi kebutuhan modernisasi alutsista itu masih digodok. Menurutnya, hal itu masih dalam tahap perencanaan.
“Ini sedang digodok, sedang direncanakan,” kata Prabowo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (02/06/2021).
(Bagus)