BeritaEkbisPolitik

Legislator Gerindra Usulkan Ahok Ikut Pelatihan Komisaris BUMN

BIMATA.ID, Jakarta – Baru-baru ini, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki T Purnama alias Ahok, membeberkan penghapusan fasilitas kartu kredit bagi Manajer, Direksi, dan Komisaris PT Pertamina (Persero). Meski sudah menjadi kesepakatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), langkah ini pun menuai pro dan kontra.

Merespons hal itu, Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Andre Rosiade mengusulkan, agar Ahok mengikuti pelatihan Komisaris BUMN yang digelar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, Erick Thohir.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ini mengungkapkan, sikap tersebut membuktikan bahwa mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta itu perlu pelatihan.

“Saya mengusulkan agar Ahok mengikuti pelatihan Komisaris BUMN yang diadakan oleh Pak Menteri,” ungkap Andre, dalam keterangan tertulis, Kamis (17/06/2021).

Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Sumbar I ini juga menerangkan, indikasi Ahok perlu pelatihan lantaran munculnya kegaduhan terkait kebijakan tersebut. Pasalnya, setiap persoalan dalam perusahaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme internal.

“Sudah menjadi kewajaran bahwa setiap persoalan itu seharusnya diselesaikan secara internal. Alternatif lain, jika ada masalah, dia kan perwakilan Pemerintah di Pertamina, maka bisa menyatakan temuannya baik-baik ke Pemerintah untuk diselesaikan,” terang Andre.

“Jadi penyelesaian yang dikedepankan adalah penyelesaian internal. Bukan langsung berbicara di publik, sehingga menimbulkan kegaduhan,” lanjut Andre.

Sebagai mitra PT Pertamina (Persero) di DPR RI, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini mengatakan, dirinya juga mendapatkan informasi bahwa limit kartu kredit Ahok tidak mencapai miliaran rupiah.

“Saya mendapatkan informasi bahwa limit kartu kredit yang dimiliki Ahok itu Rp 75 juta. Ratusan juta saja tidak, apalagi miliaran. Jadi informasi limit sampai Rp 30 miliar itu, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, itu tidak benar,” kata Andre.

[MBN]
Facebook Comments
Tags

Tulisan terkait

Bimata
Close