BIMATA.ID, Pangkalpinang – Banyaknya laporan masyarakat yang masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang terkait aktivitas tambang liar membuat Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang gerah.
Untuk mengatasi tambang liar yang sulit ditertibkan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang memilih turun langsung ke lokasi tambang untuk mengecek keberadaan tambang liar yang meresahkan masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang, Bangun Jaya mengemukakan, tindakan yang dilakukan itu untuk menindaklanjuti laporan masyarakat atas aktivitas tambang timah liar yang sudah mengganggu dan meresahkan.
Bangun Jaya menyatakan, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 jelas tidak ada penambangan di Kota Pangkalpinang. Dengan begitu, secara otomatis tambag-tambang yang beroperasi di Kota Pangkalpinang adalah illegal, karena tidak ada aturan untuk menambang.
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menegaskan, apabila tidak dilakukan penindakan terhadap tambang timah liar tersebut, maka akan menjadi dzalim dan fitnah bagi pihak-pihak terkait. Mulai dari Lurah, Camat, termasuk DPRD Kota Pangkalpinang khususnya Komisi III, karena dianggap melakukan pembiaran dan dituding ikut menerima fee tambang.
“Kita turun ini terkait laporan masyarakat sesuai surat resmi yang disampaikan, kalo hari ini kami sebagai wakil rakyat enggak turun ke lapangan, nanti dzolim buat kami, fitnah buat kami. Laporan masyarakat itu kami teruskan, kami ke lapangan bersama dengan Satpol PP, DLH, Camat, Lurah ternyata memang benar adanya aktivitas pertambangan,” ujarnya, Rabu (23/06/2021).
Yang membuat gerah, lanjut Bangun Jaya, aktivitas tambang itu ternyata menggunakan alat berat, sehingga lokasinya cukup besar.
Melihat aktivitas tambang yang cukup besar, Satpol PP Kota Pangkalpinang pun melakukan penyitaan terhadap mesin-mesin tambang yang berada di lokasi. Sedangkan untuk penambangnya, banyak yang kabur ketika petugas datang ke lokasi.
[MBN]
