BIMATA.ID, Jakarta – Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyentil pihak yang mengumumkan aturan road bike padahal belum final. Menanggapi hal ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Habiburokhman, menyinggung soal komunikasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Saya nggak paham komunikasi di lingkungan Pemprov, tapi sebagai Legislator Dapil DKI, saya mendapat banyak pertanyaan soal jalur khusus road bike ini dari konstituen,” tutur Habiburokhman, Kamis (03/06/2021).
Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menyebutkan, ada pertanyaan yang diterimanya soal jalur khusus road bike. Dia menilai, ojek lebih patut mendapatkan fasilitas jalur khusus.
“Pertanyaan paling umum adalah apa dasar etis diberikannya jalur khusus road bike? Sebab, mereka kan nggak bayar pajak jalan atau road tax seperti halnya sepeda motor,” urai Habiburokhman.
“Ojek lebih layak dapat jalur khusus, karena ada pajak mereka. Jangan karena road bike banyak dimiliki pejabat lantas diperlakukan istimewa,” tegas Habiburokhman.
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi DKI Jakarta I ini meminta, agar Anies Baswedan untuk hati-hati dalam membuat kebijakan terkait road bike. Pasalnya, kecemburuan sosial bisa mengemuka.
“Jadi, Pak Anies dan mesti hati-hati dalam menyusun kebijakan soal road bike, ini bisa sensitif dan menimbulkan kecemburuan sosial,” imbuh Habiburokhman.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyentil pihak yang mengumumkan aturan road bike padahal belum rampung. Ia menyampaikan, sejauh ini aturan soal road bike masih dibahas.
“Kita bahas dulu baru nanti kita sampaikan, karena kebijakan itu dibuat aturannya baru diumumkan. Saya selalu garis bawahi, jangan menjadi pengelola negara, pengelola Pemerintah, nih mengumumkan sebelum membuat aturan,” ucap Anies, Kamis (03/06/2021).
[MBN]
