BIMATA.ID, Jakarta — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Gerindra Mohamad Hekal mengapresiasi pembatalan biaya cek saldo dan tarik tunai di Automated Teller Machine (ATM) Link.
Hal itu disampaikan Hekal usai rapat komisi VI DPR RI dengan sejumlah Direktur Utama Bank BUMN dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas tindak lanjut kunjungan kerja reses Komisi VI pada Februari 2021 lalu di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, (Senin 14/6/2021).
Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini salah satu hasil rapat pada siang hari ini adalah pembatalan rencana penetapan biaya transaksi antara lain biaya cek saldo dan tarik tunai pada ATM Link bersama.
“Alhamdulillah pada sore hari ini, Komisi VI berhasil meminta Bank BUMN membatalkan rencana penetapan biaya transaksi antara lain biaya cek saldo dan tarik tunai pada ATM Link,” ucapnya.
Hekal memberikan mengapresiasi terhadap pemerintah melalui BUMN atas pembatalan biaya cek saldo dan tarik tunai karena dianggap membebani masyarakat.
“Justru ini kita meminta dibatalkan karena membebani masyarakat,” pungkasnya.
Adapun bank pelat merah yang diundang dalam rapat ini yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI)
RLS/USMAN
