BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, dituding tengah mempersiapkan kebutuhan pencapresan tahun 2024 melalui rencana anggaran belanja Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang mencapai angka Rp 1,7 kuadriliun.
Tudingan itu diduga karena jajaran Direksi dan Komisaris PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) yang dibentuk sebagai perusahaan penyedia, mayoritas berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Menanggapi hal tersebut, Komunikolog Politik Nasional, Tamil Selvan, mengaku senang dengan hujatan yang ditujukan kepada Prabowo. Dirinya menilai, ada pola framing yang dimainkan oknum tertentu untuk membuat opini bahwa Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra ini akan melakukan korupsi.
“Saya cukup senang ya. Sebab, hujatan dan framing yang mengiring opini seolah Prabowo akan korupsi, menandakan bahwa Prabowo masih sebagai kandidat Capres terkuat dan ditakuti. Artinya, hasil survei yang mengunggulkan Ganjar, Anies, Puan, dan yang lainnya, terbantahkan dengan fenomena politik ini,” ucapnya, melalui channel YouTube pribadi Kang Tamil, Rabu (09/06/2021).
Tamil menjelaskan, sosok yang bertanggung jawab secara moral terhadap anggaran yang akan digelontorkan ke Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI adalah Presiden RI, Joko Widodo selaku pemangku kewenangan tertinggi.
Anggaran itu digambarkan sama dengan anggaran infrastruktur yang mencapai Rp 2.500 triliun dari tahun 2014 hingga 2021.
“Anggaran infrastruktur itu 2.500an triliun selama 8 tahun ini. Dan kita tidak pernah mendengar nama Menteri PUPR diseret ke ruang publik, justru framingnya infrastruktur adalah prestasi Pak Jokowi. Lalu, apa bedanya dengan anggaran di Kemhan ini? Jadi ini pure pengiringan opini untuk mengerus citra politik Prabowo,” jelasnya.
Kemudian Tamil mengungkapkan, ke depan akan lebih banyak isu seputar korupsi yang akan dibentuk untuk menyerang Prabowo.
“Faktanya serangan opini ini membuktikan elektabilitas Prabowo masih sangat tinggi, sehingga lawan perlu melakukan operasi politik untuk mengerusnya. Ke depan isu yang paling jitu untuk mengerus reputasi Prabowo sebagai pejabat publik adalah isu korupsi,” ungkapnya.
Diketahui sebelumnya, Kemhan RI mengajukan rencana anggaran pengadaan Alutsista sebesar Rp 1,7 kuadriliun sampai tahun 2044, dengan opsi pembiayaan hutang luar negeri yang akan dibebankan pada alokasi anggaran Kemhan RI yang setiap tahun memang ada.
[MBN]
