BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Andre Rosiade, mempertanyakan belum cairnya dana penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) senilai Rp 7,5 triliun untuk Garuda Indonesia.
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) I ini menduga, pencairan anggaran itu masih terganjal di tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
“Ini tolong dibawa ke rapat terbatas (Ratas), jangan sampai solusi untuk Garuda yang disepakati Komisi VI dan Kementerian BUMN tidak bisa jalan karena Menteri Keuangan (Sri Mulyani),” ucap Andre, dalam rapat kerja (Raker) bersama Kementerian BUMN RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (03/06/2021).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Sumbar ini menjelaskan, skema penyelamatan Garuda Indonesia berupa perjanjian OWK antara perusahaan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) selaku pelaksana investasi dari Kemenkeu RI telah disetujui oleh DPR RI pada tahun lalu.
Dana penerbitan OWK itu pun sudah turun pada awal 2021, namun baru Rp 1 triliun dari total Rp 8,5 triliun sesuai isi perjanjian tersebut.
Alumnus Universitas Trisakti ini meminta, agar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI segera mempertanyakan kepastian pencairan dana tahap selanjutnya ke Kemenkeu RI. Sebab, ketidakjelasan turunnya dana tersebut akan membuat emiten semakin berdarah-darah.
Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini menegaskan, Pemerintah RI harus total dalam membantu Garuda sebagai maskapai nasional dan tidak setengah hati. Ia pun menyarankan, agar Serikat Pekerja Garuda turut mendorong Kemenkeu RI.
“Kalau mau demo, demo juga Menteri Keuangan. Jangan hanya Kementerian BUMN dan Komisi VI yang didemo. Saya harap ini bisa segera diselesaikan,” pungkas Andre.
Sebelumnya, Garuda Indonesia tengah menghadapi kesulitan keuangan lantaran menanggung utang sebesar Rp 70 triliun. Utang Garuda juga terus bertambah sekitar Rp 1 triliun per bulan.
Komisaris Garuda Indonesia, Peter F Gontha meminta gajinya di perusahaan pelat merah ini dihentikan sementara hingga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Upaya tersebut merupakan salah satu cara untuk menangani masalah keuangan Garuda Indonesia.
Permintaan Peter itu tertuang dalam surat yang diberikan kepada Dewan Komisaris Garuda Indonesia tertanggal Rabu, 2 Juni 2021.
“Maka kami mohon, demi sedikit meringankan beban perusahaan, untuk segera, mulai Mei 2021 yang pembayarannya memang ditangguhkan, (perusahaan) memberhentikan pembayaran honorarium bulanan kami sampai Rapat Umum Pemegang Saham,” tutur Peter dalam surat tersebut.
[MBN]
