Penulis : Munadi Marpa, Ketua Yayasan Bina Insan Bangsa
BIMATA.ID, Opini — 24 Juni 2021, paruh waktu tengah tahun hampir berlalu. Hiruk-pikuk Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H terlewati dengan pembatasan mudik. Corona memang masih mengintai di kala itu. Pemerintah berkaca dari India.
Dalam salah satu momentum keagamaan disana yang dihadiri ribuan orang menjadi pemicu pertambahan jumlah penderita covid secara drastis.
Covid-19 memang masih ada dan sepertinya akan sulit dikendalikan kala segenap unsur bangsa termasuk masyarakat tidak saling bersinergi dalam menjalankan protokol kesehatan.
Disamping itu, butuh ketenangan dan kehati hatian dalam menyikapi perihal virus ini. Any way, biarlah pihak medis dan mereka yang benar-benar berkompeten yang bertindak menyikapi dan menanganinya.
Adapun concern kita kali ini adalah menyikapi situasi ekonomi bangsa di tengah tahun 2021. Penting untuk kita mengetahui atau bahkan setidaknya memiliki prediksi menyangkut kondisi ekonomi paling tidak setengah tahun mendatang sebelum 2022. Namun, ada baiknya sebelum lebih lanjut, kita flashback ke sekitar 2 bulan lalu.
Kala itu, akhir April, Presiden menginstruksikan pemerintah daerah agar fokus dan melakukan percepatan pembelanjaan APBD. Instruksi Kepala Negara di awal kuartal II 2021 itu memang mengagetkan dan wajar sebab realisasi belanja modal kala akhir Kuartal I 2021 baru sebatas 5,3 %.
Instruksi itu membuktikan bahwa Pemerintah Pusat menyadari bahwa Pemerintah Daerah perlu ditekan untuk merealisasikan APBD-nya di tengah keputusan Refocusing dan Realokasi untuk pelaksanaan program vaksinasi covid-19.
Terlambatnya realisasi belanja modal APBD itu boleh jadi diakibatkan dari trauma pejabat daerah di tahun lalu. Betapa tidak, rencana program APBD 2020 lalu, luluh-lantak seiring dengan keputusan Menkeu mereffocussing dan merealokasi APBN hingga APBD untuk menangani covid-19 yang melanda di akhir kuartal pertama 2020.
Tak hanya asumsi traumatik akan refocussing dan realokasi sebagaimana tahun kemarin. Namun, pelaksanaan Pilkada akhir 2020 lalu boleh jadi turut berimbas pada keterlambatan penyerapan APBD 2021.
Dengan terlambatnya penyerapan itu, sudah tentu akan turut berimbas dalam keterlambatan proses pembangunan serta arus ekonomi di daerah. Atau dengan kata lain, pendapatan negara turut akan mengalami penurunan.
Berdasarkan kondisi demikian, harapan untuk menjaga stabilitas neraca keuangan negara harus dapat pemerintah kejar di triwulan kedua hingga ketiga.
Tengah Tahun untuk target stabilnya Akhir Tahun
Rencana pemerintah untuk melakukan percepatan realisasi anggaran di Kuartal Kedua dan Ketiga adalah hal yang wajar. Mengingat kondisi keuangan negara tak dipungkiri sementara mengalami defisit yang cukup parah.
Defisit neraca keuangan 2020 senilai hampir 950 Triliun dengan realisasi pembiayaan sekitar 125,9% dari nilai defisit tersebut membuat Pemerintah masih memiliki Silpa senilai 245 T.
Adanya sisa lebih anggaran tak boleh menjadi hal yang dipandang menguntungkan, apatah lagi sumber yang menghasilkan sisa dari pembiayaan itu, adalah hutang. Walau rasio defisit dan utang terhadap PDB (Product Domestic Bruto), masih stabil dibawah standar ketentuan dalam Perpres dan UU Keuangan Negara, tak dipungkiri bahwa kemungkinan-kemungkinan perlambatan arus ekonomi di negara ini, masih sangat besar potensi terjadinya.
Sehingga hal tersebut akan sangat berdampak pada upaya pemerintah dalam menjaga dinamisnya keuangan negara termasuk pada menyelesaikan kewajiban terhadap utang negara.
Jelang akhir Juni ini, media kembali booming dengan wacana gelombang Virus Covid-19 varian baru yang melanda secara drastis. Beberapa instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi bahkan mengeluarkan keputusan untuk melakukan lockdown. Langkah itu wajar, sebagai upaya menghentikan laju penyebaran virusnya. Namun, sudah tentu juga akan berimplikasi pada arus ekonomi di daerah itu.
Jika penanganan covid-19 ini bisa segera teratasi, maka boleh jadi Pemerintah akan sedikit bisa menuju pada tujuan dari upaya percepatan proses stabilisasi ekonomi. Namun, jika penanganannya terlambat, maka boleh jadi kejadian sebagaimana tahun lalu, akan kembali terjadi.
Yang mana sektor keuangan negara akan sangat berdampak secara berat. Dan kebijakan yang paling memungkinkan dalam upaya menjaga stabilitas neraca keuangan 2021 jika kondisi seperti itu terjadi kembali adalah dengan pengajuan utang.
Kondisi yang sedemikian itu tentunya akan semakin membuat Pemerintah kesulitan dalam menjalankan roda ekonomi negara. Untuk bisa lepas dari kondisi yang demikian, memang dibutuhkan (sekali lagi) sinergitas. Beban berat pengelolaan ekonomi negara memang kendalinya ada pada Pemerintah. Namun, dibutuhkan partisipasi semua unsur dalam upaya menstabilkan roda ekonomi bangsa.
Tak hanya itu, Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi secara mendalam menyangkut pelaksanaan kebijakan-kebijakan penanganan Covid-19 dan akibat-akibat sosial ekonomi yang ditimbulkannya. Evaluasi ini menjadi penting berbagai program-program pendanaan stimulan yang Pemerintah berikan sebagai salah satu cara menjaga dinamisnya ekonomi daerah dan masyarakat, tidak menjadi sebuah program sia-sia.
Pemberdayaan usaha dan ekonomi mikro masyarakat harus dilakukan secara terukur dan tepat. Dengan kata lain, pemberdayaan dan peningkatan potensi ekonomi lokal dalam negeri harus terus didukung dan dilakukan. Hal ini memang butuh waktu lama untuk penampakan hasilnya, tapi paling tidak kelak mungkin akan jadi salah satu kekuatan ekonomi yang mendukung bangsa melewati fase masa-masa sulit seperti sekarang ini.
Stay safe, terapkan protokol kesehatan. Di rumah saja, dan jangan Menyerah. Salam Sehat Semua.
(*********)
