BIMATA.ID, Banten – Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Irine Yusiana Roba Putri mengatakan, sebuah fakta bahwa hampir setengah populasi dunia adalah perempuan.
Meski begitu, perempuan hingga saat ini masih mengalami diskriminasi, pengesampingan, dan peminggiran. Serta mengalami kesulitan untuk memenuhi hak-hak dasar mereka dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan sosial.
Hal itu disampaikan Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini saat memimpin Roundtable Discussion yang mengangkat tema ‘Generating Commitments to Build Forward’, secara hybrid dan luring, di Tangerang, Banten, Selasa (08/06/2021).
“Saat ini, angka partisipasi perempuan ini mungkin mengalami kemunduran sebagai akibat dari adanya krisis kesehatan dunia yang disebabkan oleh parahnya dampak dari Covid-19. Covid-19 telah mengungkap dan memperdalam ketidaksetaraan gender,” kata Irine.
“Pada gilirannya, ketidaksetaraan akses perempuan khususnya terhadap kekuasaan politik dan sumber daya ekonomi telah memperparah dampak krisis ini terhadap masyarakat dan perekonomian. Sehingga, mendesak pembangunan kembali dengan cara yang lebih tangguh dan setara,” lanjut Irine.
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku Utara ini menyampaikan, penelitian menunjukkan bahwa banyaknya perempuan yang memegang kekuasaan di bidang politik dan ekonomi akan menjadikan kesetaraan gender, kesejahteraan sosial, dan lingkungan sebagai inti dari tiap pertimbangan kebijakan.
“Untuk tujuan tersebut, parlemen memiliki peran utama dalam mendorong sebuah agenda yang kuat bagi kesetaraan gender melalui penguatan partisipasi perempuan dalam bidang politik dan ekonomi,” ujar Irine.
“Melalui kerja sama dan kolaborasi yang sangat baik dengan para Pemimpin Politik Perempuan (WPL), anggota parlemen perempuan Indonesia mengemban tanggung jawab penuh untuk mewujudkan tercapainya kesetaraan gender,” tandas Irine.
Hadir dalam acara tersebut, yakni Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Achmad Hafisz Tohir, Anggota BKSAP DPR RI, Rachel Maryam, R. Wulansari, Katherin Angela Oendoen, Arzeti Bilbina, dan Ema Umiyyatul Chusnah.
[MBN]