BKPSDM Kota Bandung Mendata 400 ASN Pemkot Telah Terpapar Covid-19
![](https://i0.wp.com/bimata.id/wp-content/uploads/2021/06/Screenshot_111.png?fit=750%2C497&ssl=1)
BIMATA.ID, Bandung — Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa mengatakan sedikitnya 400 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung terpapar Covid-19. Pemkot Bandung pun masih melakukan pendataan pada pegawai non-ASN yang terpapar virus corona.
“Data ada di kisaran 400-an ASN Pemkot Bandung. Kita belum mendata non ASN,” katanya, (30/06/2021).
Adi mengungkapkan, ASN yang terpapar paling banyak berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara langsung berhubungan dengan penanganan Covid-19, diantaranya, Dinas Kesehatan, RSUD RSKIA, RSKGM, dan Satpol PP.
“Untuk yang lainnya merata. Bappenda, BKAD, di lingkungan Sekda termasuk BKPSDM itu data yang kita rekap ada sekitar 70-an orang. Ini angkanya memang cukup tinggi,” tambah Adi.
Dengan kondisi tersebut, saat ini Pemkot Bandung menjalankan kebijakan work from home (WFH). Seluruh aktivitas di Balai Kota Bandung ditiadakan. Ada pun terkait pelayanan publik akan dijalankan secara online.
“Selama WFH ini ada penekanan yaitu pelayanan publik ini tidak boleh mengorbankan publik. Artinya pelayanan publik tetap seoptimal mungkin dilakukan secara efektif dan produktif,” imbuhnya.
Sedangkan bagi OPD, Unit Kerja, ataupun BUMD yang berada di luar lingkungan balai kota, tetap bisa memberlakukan WFH 75 persen atau bahkan 100 persen. Hal itu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi.
“Aturan ini akan terus dievaluasi. Apa perlu diperpanjang atau bisa kembali bertahap dari 100 persen menjadi 75, 50, atau 25 persen,” tuturnya.
Informasi Sebelumnya, Pemkot Bandung telah mengeluarkan kebijakan WFH melalui surat edaran No.443/SE.088-BKPSDM terhitung mulai tanggal 28 Juni-5 Juli 2021. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dan pencegahan penyebaran Covid-19 terhadap ASN dan Non-ASN di lingkungan Pemkot Bandung.
[oz]