BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Andre Rosiade, mendukung penuh perbaikan tata kelola perusahaan yang tengah dilakukan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia alias Asabri (Persero) dalam bentuk perubahan AD/ART.
Perbaikan itu sendiri dilakukan menyusul kasus pidana yang menyandung PT Asabri (Persero) dan kondisi keuangan yang sempat merosot.
Dalam AD/ART yang sudah diajukan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, Erick Thohir, tertuang landasan pembenahan korporasi, khususnya berkaitan dengan mekanisme pengelolaan investasi dan manajemen risiko.
“Kita semua ini semangatnya sama, bahwa kita ingin Asabri berbenah untuk lebih baik dan tidak lagi merugikan negara. Kita mengapresiasi kinerja jajaran Direksi dan Komisaris Asabri yang baru, karena pembenahan sudah berjalan. Soal rencana perubahan AD/ART, itu akan saya tanyakan ke Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, dalam rapat berikutnya,” tutur Andre, saat rapat Komisi VI DPR RI dengan jajaran Direksi dan Komisaris PT Asabri (Persero), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (09/06/2021).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ini mendorong penguatan komite investasi di PT Asabri (Persero). Berkaca pada kasus Jiwasraya yang melakukan investasi pada saham-saham gorengan, dirinya ingin komite investasi punya fungsi kontrol yang kuat.
“Permasalahan Asabri dan Jiwasraya ini sama, yakni investasi seenak perutnya saja, investasi semaunya saja. Asal cuannya jelas, hasil nya mantap, direksi nya semakin kaya, approval nya cepat,” pungkas Andre.
“Komite investasi ini seperti apa, apakah melibatkan seluruh jajaran Direksi atau tidak? Atau hanya Pak Dirut dan Direktur Investasi saja? Perlu diperjelas, misalnya investasi di atas Rp 50 miliar itu siapa saja yang mengawasi, di atas Rp 100 miliar itu siapa saja, investasi di atas Rp 500 miliar itu siapa saja? Jadi ini perlu didetailkan supaya fungsi kontrolnya jelas dan siapa yang bertanggung jawab. Karena semakin banyak tentu semakin sulit untuk kongkalikongnya,” jelas Andre.
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) I ini juga mengusulkan, agar PT Asabri (Persero) memiliki Direktur Operasional yang baru. Sebab, selama ini Direktur Utama (Dirut) masih merangkap jabatan sebagai Direktur Operasional.
“Saya minta fungsi dan peran Direktur Operasional itu tidak lagi dirangkap oleh Dirut. Biarkan Direktur Operasional itu ada, sehingga bisa membantu Dirut mengawasi kinerja keuangan dan kinerja investasi. Dengan nilai aset sekitar Rp 30 triliun, saya rasa adanya Direktur Operasional tidak memberatkan Asabri,” imbuh Andre.
Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini menilai, hal tersebut perlu dilakukan agar PT Asabri (Persero) bisa memberikan pelayanan terbaik untuk TNI, Polri, dan ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dan Polri, serta mampu menghadapi era digital yang juga merambah industri asuransi.
“Jadi segera usulkan ke Wakil Menteri BUMN agar struktur Direktur Operasional di Asabri dapat terbentuk, sehingga posisinya dapat segera terisi. Karena saya dengar posisi itu sudah setahun kosong. Selamat bertugas, selama Direksi benar, jajaran Komisaris benar, maka Komisi VI ada di belakang Bapak. Tapi kalau salah dan macam-macam, kita minta semuanya diganti,” ucap Andre.
[MBN]
