BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Andre Rosiade, merespons empat opsi yang diajukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelamatkan maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero).
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) ini mengungkapkan, manajemen baru maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia (Persero) saat ini sedang menanggung beban utang masa lalu yang jumlahnya cukup fantastis.
“Harga leasing tidak masuk akal. Seharusnya 9 juta dolar sebulan, harus dibayar 12 juta dolar, yang hanya 7 juta dolar sebulan, harus dibayar 9 juta dolar,” ungkap Andre, dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/05/2021).
Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini menjelaskan, beban utang masa lalu yang membuat maskapai penerbangan nasional itu menelan kerugian yang luar biasa.
Saat ini, dari empat opsi yang ditawarkan oleh Kementerian BUMN RI tersebut belum ada yang bersifat final. Dirinya menyebutkan, Komisi VI DPR RI hingga saat ini masih menginginkan PT Garuda Indonesia (Persero) tetap beroperasi dan menjadi national flag carrier.
Namun, Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Sumbar I ini menerangkan, semua pihak harus tetap rasional menyikapi permasalahan PT Garuda Indonesia (Persero).
“Untuk itu, nanti di masa sidang berikutnya kita (Komisi VI DPR RI) akan memanggil Garuda dan juga Kementerian BUMN untuk mengkaji opsi mana yang paling rasional yang paling terbaik bagi Garuda,” terang Andre.
Alumnus Universitas Trisakti ini juga menyebutkan, jika nantinya ada restrukturisasi atau pun pembentukan perusahaan baru, Komsi VI DPR RI tetap berpandangan Indonesia harus memiliki maskapai penerbangan nasional.
“Itu yang paling penting,” lanjut Andre.
Pria kelahiran Padang, 7 November 1978 ini menyampaikan, pada masa sidang mendatang, Komisi VI DPR RI akan menggelar rapat dengan Menteri BUMN RI, Erick Thohir.
“Saya lupa, Rabu atau Kamis, kami akan rapat dengan Menteri BUMN dan hal ini akan kami eksplorasi ke Pak Erick Thohir,” jelas Andre.
Tidak hanya memanggil Menteri BUMN RI, Komisi VI DPR RI juga akan memanggil manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) untuk membahas solusi yang ditawarkan manajemen maskapai penerbangan tersebut.
“Jadi dua yang akan kami lakukan. Pertama, minggu ini kami akan rapat dengan Pak Erick. Selanjutnya kita (Komisi VI DPR RI) akan panggil juga pihak Garuda Indonesia,” kata Andre.
[MBN]
