BIMATA.ID, Sumbar – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Program Doktor Studi Kebijakan Universitas Andalas (Unand) Padang, Asrinaldi, memuji kinerja Andre Rosiade sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) asal Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Andre, sebagai Wakil Rakyat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dinilai cukup aktif mengambil peran dengan melibatkan Kepala Daerah agar mendapatkan dukungan dari Kementerian ketika melaksanakan pembangunan.
“Apalagi Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian memiliki urusan konkuren yang secara bersamaan juga melaksanakan urusan yang sama dengan Pemerintah Daerah, sebagaimana yang diatur oleh sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014,” tulisnya, dalam kolom opininya berjudul ‘Peran Wakil Rakyat dalam Pembangunan Sumbar’.
Dalam konteks inilah, lanjut Asrinaldi, Andre Rosiade berusaha mendapatkan bantuan dari Kementerian terkait agar urusan konkuren Kementerian tersebut dapat dilaksanakan di Provinsi Sumbar.
“Andai saja setiap Anggota DPR atau DPD di Komisi/Komite masing-masing dapat melakukan hal yang sama sebagaimana yang dikerjakan Andre, tentu permasalahan pembangunan di Sumbar menemukan solusinya,” ucap peneliti Spektrum Politika ini.
Sayangnya, Asrinaldi menyampaikan, tidak semua Wakil Rakyat dari Provinsi Sumbar memiliki visi dan misi yang sama dengan Andre Rosiade. Justru, yang dapat dilihat saat ini adalah mereka sibuk memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya agar dapat bertahan dengan jabatan yang sama pada periode yang akan datang.
Mereka hanya melayani konstituen dengan cara memberikan bantuan yang sifatnya sporadis dengan jumlah penerima manfaat yang sangat sedikit.
“Memang ini tidak salah dengan apa yang dilakukan Wakil Rakyat tersebut karena salah satu tanggung jawabnya adalah kepada konstituennya. Namun, tentu tidak cukup itu saja, sudah seharusnya mereka mulai memikirkan bagaimana memajukan Sumatera Barat ke depan secara komprehensif dan tidak sekadar Dapilnya saja,” tandas dosen Ilmu Politik FISIP Unand ini.
Karena faktanya, sebut Asrinaldi, ada persoalan serius dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Sumbar yang membutuhan sinergi dari banyak pihak untuk mencarikan solusi, khususnya dari Wakil Rakyat di DPR RI atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
“Andre Rosiade yang melakukan pendekatan, sehingga bisa meyakinkan Menteri untuk mengunjungi Sumbar dan bersedia membantu pelaksanaan pembangunan di daerah ini,” imbuhnya.
Bahkan, tulisnya, kalau Menteri belum sempat datang, Andre juga membawa Kepala Daerah menemui Menteri untuk menyampaikan persoalan daerah masing-masing dengan harapan bisa dibantu oleh Menteri bidang terkait, seperti mendatangi Menteri BUMN RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Parekraf RI, dan Menteri KKP RI.
“Apalagi dalam pelaksanaan desentralisasi, Pemerintah Daerah sebenarnya sudah disediakan sumber keuangan dari Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa (DD). Masalahnya, Pemerintah Daerah di Sumatra Barat juga belum bisa memaksimalkan TKD ini, khususnya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID),” pungkasnya.
Asrinaldi mengungkapkan, untuk mendapatkannya tentu dibutuhkan ‘relasi khusus’ dengan Pemerintah Pusat, terutama dengan pihak Kementerian. Di sinilah, letak pentingnya Wakil Rakyat untuk memfasilitasi. Padahal, Provinsi Sumbar memiliki 14 orang Wakil Rakyat di DPR RI dan empat orang Wakil Daerah di DPD RI.
“Peran inilah yang sedang dilakukan oleh Andre Rosiade, yang harusnya juga dilaksanakan oleh Wakil Rakyat yang lain. Sebenarnya tanpa diminta, Wakil Rakyat ini memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumbar dalam mewujudkan pembangunan di daerah ini,” ungkapnya.
[MBN]
