BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah mengakui pandemi Covid-19 membuat lanskap ketenagakerjaan di dalam negeri semakin berantakan. Padahal, pemerintah klaim beberapa tahun sebelumnya ketenagakerjaan berada pada tren perbaikan yang cukup positif.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker Bambang Satrio Lelono menjelaskan, dalam kurun waktu setahun belakangan pandemi membuat gambaran ketenagakerjaan nasional berantakan.
Bagaimana tidak, hanya dalam waktu 6 bulan ada peningkatan pengangguran sebanyak 2,6 juta orang. Total pengangguran nasional menjadi 9,77 juta orang atau sekitar 7,07% dari angkatan kerja pada Agustus 2020.
Sentimen negatif yang sama juga membuat sekitar 100 juta pekerja UMKM tidak bisa bekerja sementara. Sedangkan pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja mencapai 25 juta orang di Indonesia.
“Ini merupakan kondisi ketenagakerjaan yang cukup berat dalam rangka meningkatkan kinerja ekonomi, serta bisa menyiasati berbagai masalah ketenagakerjaan lainnya,” katanya.
Lantas, hal tersebut begitu kontras dengan tren pengentasan pengangguran oleh negara selama lima tahun terakhir. Pada saat itu, pemerintah cukup sumringah karena baru pertama kali bisa menekan rasio pengangguran nasional di bawah 5%.
Catatan pemerintah, tingkat pengangguran terbuka berhasil disusutkan dari sekitar 5,8% (7,5 juta orang) menjadi 4,95% (6,88 juta orang) per Februari 2020. Apalagi, ditambah dengan pertumbuhan angkatan kerja kurang lebih 2-3 juta orang setiap tahunnya. Bambang juga tidak menampik selama itu juga terjadi missmatch antara kualifikasi dunia kerja dengan latar belakang pendidikan yang mencapai sekitar 50%.
“Walau begitu, kita juga bisa menekan angka pengangguran yang signifikan dan menekan angka kemiskinan di bawah double digit sekitar 9%-an,” ujarnya.
Selain pengangguran, pihaknya juga terus memfokuskan pencarian jalan keluar tantangan bonus demografi yang didapat Indonesia sejak 2012. Proyeksinya, puncak bonus demografi Nusantara terjadi pada 2030, dengan tingkat penduduk produktif mencapai 70% dari total populasi.
Idealnya, fenomena ini bisa jadi modal pembangunan yang luar biasa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Syaratnya, apabila penduduk usia produktif tersebut memiliki kompetensi sehingga berkontribusi dalam mendorong perekonomian.
“Kalau kita gagal memberikan keterampilan dan pengetahuan untuk penduduk usia produktif, justru akan jadi bumerang bagi ekonomi Indonesia ke depan,” tegasnya.
Begitu juga tantangan dalam menghadapi revolusi industri keempat dengan potensi pengurangan arena kerja, yang ditandai dengan penerapan teknologi digital yang lebih kompleks. Industri jauh lebih cepat dan eksponensial berkembang, daripada sebelumnya yang linier. Revolusi industri 4 mengubah ekosistem industri.
“Ketika proses produksi berubah maka proses bisnis juga berubah yang secara langsung berimplikasi ke pekerjaan, sehingga jenis keterampilan juga berubah,” jelasnya.
Adaptasi Teknologi Digital
Karenanya dalam rangka menangani ketenagakerjaan yang rumit dan terus berkembang, pemerintah berupaya untuk menjajaki semua pihak memanfaat ekonomi digital. Bambang optimistis pemanfaatan eco digital ampuh mengatasi persoalan ketenagakerjaan. Langkah serupa juga disinyalir potensial menyediakan dan menciptakan banyak pekerjaan.
“Dengan meningkatkan kualitas perencanaan tenaga kerja kita, sekaligus untuk memperkuat analisis pasar kerja dan pengembangan informasi pasar kerja,” ucapnya.
Penguatan akses informasi pasar ketenagakerjaan bisa mengajak seluruh stakeholder, untuk pengembangan latihan kerja. Upaya tersebut juga dinilai relevan di tengah pandemi yang belum usai.
“Kita bisa buat kebijakan mix training, artinya kita mengakomodasi kondisi kita (pandemi) untuk mempelajari keterampilan sembari kita menggunakan offline untuk praktik,” katanya.
Kemnaker juga, terus mengoptimasi penggunaan teknologi digital dalam membangun sistem ketenagakerjaan.
“Lewat platform tersebut berbagai jenis layanan publik dan aktivitas ketenagakerjaan pusat dan daerah bisa diakomodasi,” ujarnya.
(Bagus)
