BIMATA.ID, Jakarta – Sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang baru akan melakukan pengaturan pasca kegagalan dalam mengantisipasi kerumunan massa di pusat perbelanjaan Tanah Abang beberapa waktu lalu dinilai terlambat.
Pasalnya, kerumunan itu sudah terjadi, sekarang hanya menunggu, apakah akan berdampak terhadap penyebaran Covid-19 atau tidak, mengingat penerapan protokol kesehatan (prokes) tidak berjalan dengan baik.
“Jika semua pihak berpikirnya sebatas ‘baru akan’ setelah kejadian, maka patut diduga ada hal yang salah urus. Karena tugas Pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta bukan sebatas mengatasi pasca kejadian, namun melakukan upaya antisipasi semaksimal mungkin sebelum terjadinya kerumunan, seperti yang terjadi di pusat pembelanjaan Tanah Abang,” kata Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID), Jajat Nurjaman, dalam keterangan tertulis, Selasa (04/05/2021).
Jika di pandang dari sudut perekonomian, melihat maraknya masyarakat yang berbelanja persiapan lebaran, tentu sangat mengembirakan. Namun, ketimpangan justru terjadi ketika petugas pengelola gagal menerapkan prokes karena berpotensi menimbulkan klaster penyebaran Covid-19.
Untuk itu, harapannya bukan hanya tentang mengeluarkan kebijakan ke depan, tapi ada tindakan atas kelalaian yang ditimbulkan dari kejadian tersebut.
“Ini bukan soal tentang mencari siapa yang harus disalahkan, namun esensinya adalah bagaimana tindakan dari satgas Covid atas kelalaian yang terjadi, agar bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Jangan hanya karena berdalih dibalik kepentingan umum lantas mengenyampingkan penegakan aturan khusus, yang salah satunya larangan dilakukannya kerumunan tanpa prokes,” ujar Jajat.
[MBN]
