BIMATA.ID, Jakarta – Tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) dalam menangani kasus yang diduga menjerat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Azis Syamsuddin dinilai tidak menunjukkan sikap profesional dan cenderung ada muatan politis.
Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID), Jajat Nurjaman menilai, KPK RI terlihat memberikan keistimewaan terhadap Azis Syamsuddin karena menunda-nunda melakukan penangkapan. Padahal, sejumlah pemerikasaan alat bukti hingga penggeledahan sudah dilakukan.
“Ada apa sebenarnya dengan kinerja KPK? Karena tidak biasanya KPK bertindak seperti bertele-tele dan tidak serius dalam mengungkap dugaan kasus yang menjerat Azis Syamsuddin,” tuturnya saat dihubungi, Selasa (18/05/2021).
“Sikap KPK ini bisa menimbulkan spekulasi liar di masyarakat. Jangan-jangan KPK sudah masuk angin sebelum mengungkap dugaan kasus yang menjerat Anggota DPR. Sehingga, KPK terlihat tidak lagi garang,” lanjutnya.
Jajat mengemukakan, KPK RI harus tetap bekerja secara profesional meskipun terjadi dinamika di internal mengenai perubahan status pegawai KPK RI menjadi ASN. Jangan hanya karena berhadapan dengan Pimpinan DPR RI, lantas KPK RI jadi melemah.
Begitu pula sebaliknya, dengan KPK RI menunjukkan keseriusan maka akan menjawab keraguan terhadap KPK RI di bawah Pimpinan Firli Bahuri.
“Tugas KPK dalam mengentaskan kasus korupsi di Indonesia tidak boleh kendor hanya karena berhadapan dengan pejabat DPR. KPK harus lepas dari kepentingan politik apapun, maka dari itu harapannya ke depan KPK bisa kembali garang dalam mengungkap kasus korupsi di Indonesia tanpa pandang bulu,” ucapnya.
[MBN]
