BIMATA.ID, Jakarta- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hendrik Lewerissa menyuarakan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Maluku.
Dirinya berdasar pada kenaikan kuota BBM bersubsidi di Provinsi Sumatera Barat, olehnya itu dirinya meminta pemerintah untuk adil dalam memberikan kebijakan khususnya kebijakan penambahan kuota BBM bersubsidi.
“Senang sekali mendengar ada kenaikan kuota BBM bersubsidi di Sumatera Barat, tapi saya ingin mengingatkan bahwa kebijakan ini juga berpotensi menjadi pedang bermata dua karena daerah saya di Maluku yang pulau-pulau juga menghendaki ada kenaikan kuota BBM bersubsidi,” ungkapnya, Selasa 25 Mei 2021
Menurutnya jika Pertamina BPH Migas atau Presiden menyetujui ada kenaikan kuota BBM bersubsidi ke suatu daerah seperti Sumatera Barat maka semestinya pertimbangan yang sama juga berlaku pada daerah yang lain.
“Kita ini NKRI Pak kalau rakyat saya di Maluku merasa Sumatera Barat bisa mendapatkan special treatment kenapa kita di Maluku tidak bisa mendapat treatment yang sama Dari Pertamina terkait dengan kuota BBM bersubsidi,” harapnya Maluku juga dapatkan peningkatan kuota BBM bersubsidi
Anggota komisi VI DPR RI yang mewakili masyarakat Maluku ini, merasa kebijakan ini belum merata dan dia mengkhawatirkan dapat memunculkan persepsi kesan perlakuan istimewa dalam menerapkan penambahan kuota subsidi BBM.
“Inikan juga bisa menjadi isu politik Pertamina bisa aja dituding, atau BPH migas bisa dituding, atau bahkan pemerintah pemerintah dituding telah berlaku diskriminatif,” tegasnya mengingatkan kepada Pertamina.
Hendrik mengharapkan agar penambahan kuota subsidi BBM juga bisa dirasakan oleh masyarakat Maluku, yang notabene sangat memerlukan hal tersebut. Hendrik meminta, jika memang ada penambahan kuota subsidi BBM seharusnya dilakukan secara merata, dari Sabang hingga Merauke.
“Kalau mau melakukan peningkatan kuota BBM bersubsidi lakukan secara merata dari Sabang sampai Merauke jadi tidak ada special treatment kalau bicara tentang kesulitan geografis Maluku jauh lebih banyak pulau-pulau di Maluku yang hari ini juga distribusi BBM-nya sulit,” harap Hendrik menguraikan kondisi Geografis di Provinsi Maluku.
“Pedih juga kita sebagai anak bangsa sebagai bagian dari NKRI yang melihat ada perbedaan kebijakan yang diskriminatif,” tutup Hendrik memberi catatan kepada Pertamina.
(Usman/Bagus)
