BeritaHeadlineHukumPolitik

BIN Sebut Ada 3 Front Pendukung Referendum di Papua

BIMATA.ID, Jakarta – Badan Intelijen Negara (BIN) menyampaikan, adanya upaya referendum di Papua yang hendak digalang oleh sejumlah pihak. BIN menyebut, ada tiga front yang aktif menggalang dukungan tersebut.

“Dari hasil pendalaman BIN terdapat 3 front yang aktif menggalang dukungan pelaksanaan referendum di Papua. Masing-masing secara umum untuk diketahui, yaitu front bersenjata, front politik, dan front klandestin,” kata Wakil Kepala BIN, Teddy Lhaksmana Widya Kusuma, saat rapat bersama Pansus Otsus Papua di Gedung DPR/MPR RI, Kamis (27/05/2021).

Dia menilai, sejak dikeluarkannya Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 Tahun 2001, tingkat kesejahteraan masyarakat Papua masih rentan. Menurutnya, indeks pembangunan manusia di Papua masih berkisar antara 60,84 % sampai 64,70 %.

“Sejak dikeluarkannya Otsus Nomor 21 Tahun 2001, hingga saat ini tingkat kesejahteraan masyarakat Papua masih rentan. Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Indonesia, yaitu antara 60,84 sampai dengan 64,70,” imbuh Teddy.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi kondisi tersebut, yakni ketidakjelasan pada sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan yang disebabkan oleh Kelompok Separatis Papua (KSP).

Para KSP tersebut, kata dia, menginisiasi berbagai tindakan demi berhentinya indeks pembangunan di Papua.

“Pembakaran sekolah dan pembunuhan guru serta murid, pengawasan oleh aparat pemeriksa internal dan eksternal Pemda belum maksimal. Sementara itu, terdapat kerentanan sosial budaya yang disebabkan, antara lain pola kepemimpinan yang berbasis suku, perbedaan karakter warga pegunungan, dan pesisir. Sebagai ras melanesia, orang asli Papua merasa berbeda dengan suku bangsa lain di Indonesia dan sikap kolutif elite lokal,” tambah Teddy.

Tidak hanya itu, dia menyebut, momentum amandemen Otsus Nomor 21 Tahun 2001 juga dimanfaatkan oleh para pendukung KSP secara politik. Mereka melakukan mulai dari unjuk rasa hingga provokasi di medsos demi tercapainya tujuan referendum di Papua.

“Momentum amandemen Otsus 21 tahun 2001 telah dimanfaatkan oleh pendukung KSP untuk memasifkan berbagai aksi, seperti RDP MRP, aksi unjuk rasa menyusun petisi rakyat Papua, rencana mogok sipil nasional, dan provokasi di medsos oleh UMLWP, kelompok front politik yang didukung oleh kelompok-kelompok klandestin, melakukan manuver politik dengan mengintervensi dan mengarahkan agenda RDP dan RDPU agar hasil evaluasi Otsus Papua merekomendasi penolakan Otsus dan mendukung referendum di Papua,” ujar Teddy.

[MBN]

Tags

Tulisan terkait

Bimata
Close