Banyak Prajurit TNI Gugur di Papua, Panglima TNI Dinilai Gagal
BIMATA.ID, Jakarta – Semenjak Hadi Tjahjanto dilantik pada 2017 menjadi Panglima TNI, sudah cukup banyak prajurit TNI yang tewas di Papua. Mulai prajurit dari tingkat paling rendah dan yang terakhir TNI kehilangan perwira tinggi terbaik, Mayjen Anumerta Gusti Putu Dani. Hal menyebabkan posisi Panglima TNI kembali menjadi sorotan.
Pengamat militer yang juga Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menyatakan, posisi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto layak dievaluasi semenjak jumlah korban berjatuhan bertubi-tubi di tanah Papua. Baik korbannya adalah rakyat maupun penghadangan terjadi berkali-kali di bumi Papua yang menewaskan cukup banyak prajurit TNI.
“Kepemimpinan Panglima TNI ini merupakan sebagai suatu kegagalan, sebab aksi penembakan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan maupun sipil terus terjadi di Papua. Setelah korban sipil yakni guru dan siswa SMA, kali ini Kabinda Papua, Mayjen (Anumerta) I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, menjadi korban penembakan. Ini perwira tinggi TNI, tidak main-main,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui almarhum meninggal dunia saat baku tembak dengan KKB di Kampung Dambet, Distrik Boega, Kabupaten Puncak, Papua, pada Minggu (25/4) pukul 15.50 WIT. Mayjen (Anumerta) I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, merupakan perwira tinggi TNI dari Kopassus pertama yang meninggal dalam konflik di Papua.
Hari menjelaskan, di lapangan Panglima TNI terlihat gagal dan bimbang dalam memimpin TNI. Panglima TNI pun terlihat sangat tidak menguasai tugas pokoknya. Hari memberi contoh pembentukan Kogabwilhan III dengan diawaki oleh seorang Perwira Tinggi bintang tiga, membawahi Koops Pinang Sirih dengan pimpinan seorang Brigjen, membawahi 2 Satgas mobile, yaitu Satgas Honai dan Satgas Baliem dengan tupoksi penindakan.
Kemudian, Koopsgab TNI Papua dipimpin Mayjen, dibagi menjadi 2 tupoksi, yaitu Pamtas dan Pamrahwan membawahi 3 Kolakops. Pembentukan Satgas yang begitu kompleks.
“Ini seperti seolah-olah Panglima TNI menunjukkan serius menangani masalah di Papua. Namun, pada kenyataannya ini dapat menghabiskan uang negara dan tidak membuahkan hasil apapun, bahkan korban berjatuhan semakin banyak dan kondisi semakin parah,” ujar Hari.
Di sisi lain, menurut beberapa sumber, semua prajurit TNI yang beroperasi di Papua menderita poor pay. Karena itu, Hari juga mempertanyakan penggunaan anggaran dukungan operasi, berupa uang makan, uang saku dan tunjangan yang seharusnya menjadi hak prajurit apakah benar sampai di tangan prajurit.
“Bagaimana mungkin prajurit di lapangan dapat melakukan patroli dan pengejaran terhadap KKB dengan baik, kalau hak-haknya berupa anggaran dukungan uang operasi tidak diterima sepenuhnya. Dalam hal ini perlu transparansi dari Panglima TNI. Pertama, berapa kekuatan riil yang tergelar. Kedua, apakah prajurit menerima haknya sesuai dengan komponen dukungan operasi. Menjadi tugas Kemenku, Kemhan, DPR dan BPK untuk monitoring sejauh mana transparansi dari Mabes TNI selaku pengguna kekuatan dalam menggelar kekuatan riil dan sejauh mana prajurit menerima hak-haknya dalam tugas operasi,” jelasnya.
Terpisah, Anggota Komisi I DPR RI Yan P Mandenas mengungkapkan, Panglima TNI Hadi Tjahjanto tidak pernah melakukan evaluasi terhadap Satgas yang ditugaskan di Papua.
“Tidak pernah Panglima TNI ini melakukan evaluasi terhadap apa yang terjadi di Papua. Baik itu Kogabwilhan maupun Koopsgab, tidak pernah Panglima itu evaluasi,” papar anggota DPR dari Papua ini.
