BIMATA.ID, Jakarta- Transisi menuju energi ramah lingkungan dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) terus didorong oleh pemerintah Indonesia, salah satunya melalui Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
Namun sayangnya, biaya transisi energi kini masih mahal, sehingga terbentur masalah daya beli masyarakat. Hal tersebut diungkapkan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha.
Satya mengatakan, Indonesia dari sisi kemandirian dan ketahanan energi saat ini menuju pada ketahanan. Ketahanan energi yang dimaksud adalah ketersediaan suplai, infrastruktur, dan keterjangkauan dan kesanggupan masyarakat dalam membeli.
Namun sayangnya, ketika kini negara maju ramai-ramai menuju transisi energi, berpindah ke energi bersih atau berbasis energi baru terbarukan, ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Terlebih, lanjutnya, ketergantungan pada energi fosil selama berpuluh-puluh tahun membuat transisi ini memerlukan waktu dan tambahan biaya.
Dia mencontohkan, rencana pengembangan industri kendaraan listrik dari kendaraan berbasis BBM akan memerlukan biaya lebih tinggi. Saat ini harga mobil listrik jauh lebih mahal dibandingkan dengan mobil konvensional berbasis BBM. Dengan demikian, ada isu keterbatasan daya beli masyarakat nantinya.
“Mau tinggalkan BBM secara drastis terbentur affordability, sekarang mau pindah dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke listrik, padahal harga mobil listrik masih Rp 600 juta sementara dengan BBM harga Avanza bisa Rp 120 – 130 juta,” jelasnya.
Dengan kondisi perekonomian seperti saat ini, maka menurutnya orang akan lebih memilih membeli kendaraan yang terjangkau yakni yang berbasis BBM.
“Dengan perekonomian seperti ini orang masih bertahan, maka saya pakai yang affordable,” tuturnya.
Namun demikian, imbuhnya, pemerintah tidak tinggal diam terkait transisi energi ini, salah satunya yaitu dengan menekan konsumsi batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan menggantikannya dengan biomassa.
“Dengan biomassa ini sudah kurangi penggunaan batu bara. Untuk moda transportasi, bisa pindah ke gas, BBM ke BBG, maupun electric vehicle (EV),” paparnya.
Pemerintah telah membentuk holding BUMN bernama Indonesia Battery Corp untuk pengembangan industri baterai hingga kendaraan listrik.
Sebelumnya, Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik Agus Tjahajana mengatakan pembangunan ekosistem industri baterai listrik secara terintegrasi dari hulu sampai hilir bakal membutuhkan investasi mencapai US$ 13-17 miliar atau sekitar Rp 182 triliun-Rp 238 triliun (kurs Rp 14.000 per US$).
“Dengan risiko teknologi yang tinggi dan pasar yang bergantung pada OEM,” ungkapnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI, Senin (01/02/2021).
(Bagus)
