BIMATA.ID, Jakarta — Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H. Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, program yang sudah dijalankan Ditjen Perhubungan Darat sudah cukup baik, namun dibutuhkan kesadaran oleh semua pihak.
Hal itu dia sampaikan sebagai apresiasi terhadap Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang melakukan 4 tahap strategi dalam mengentaskan Over Dimension Over Loading (ODOL) terhadap truk yang ada di pelabuhan.
Strategi Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yakni edukasi dengan cara preventif (melalui sosialisasi/ komitmen), penegakan hukum, membangun terminal barang yang terintegrasi, dan insentif untuk angkutan barang.
Pada penegakan hukum juga akan diciptakan komitmen Zero Odol yaitu penegasan aturan International Maritime Organization (IMO) atas ODOL pada truk kontainer, pembentukan satgas (task force) normalisasi, penyidikan dan penuntutan bagi oknum yang masih melanggar ketentuan, dan penurunan barang serta penundaan perjalanan. Program Zero ODOL akan berlaku pada tahun 2023.
Menurut politisi Fraksi Gerindra itu, dibutuhkan peran semua stakeholder, termasuk juga dengan kepolisian untuk menindak truk-truk kelebihan kapasitas yang melintas di jalan-jalan raya.
“Harus dilakukan secara intensif kebijakan ini. Dan juga untuk pihak pelabuhan bisa lebih tegas lagi tidak menerima truk yang memuat barang melebihi kapasitas, karena ini semata-semata menyangkut keselamatan bersama,” ungkap Andi Iwan Darmawan Aras saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (3/4/2021).
Legislator dapil Sulawesi Selatan II ini mengimbau kepada pihak swasta sendiri harus sadar bisa memuat truk-truknya dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, agar permasalahan ODOL bisa terselesaikan.
“Sekuat apapun pemerintah apabila masih ada oknum yang melakukan hal melanggar kebijakan, ini tidak akan pernah terselesaikan untuk masalah ODOL di Indonesia,” tutup ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan ini.
RILIS/Usman
