BIMATA.ID, Jakarta – Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik menilai, pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), Bambang Soesatyo alias Bamsoet atas respons kondisi di Papua sebagai hate speech.
“Apa itu Hate Speech? Pernyataan Ketua MPR ini manifestasi paling gamblang dari hate speech, yaitu hasutan untuk mendiskriminasi orang dengan kekerasan, dari perlindungan atas hak-hak dasar yang seharusnya didapatkan semua manusia tanpa kecuali,” tulisnya di akun Twitter pribadi @RachlanNashidik, Rabu (28/04/2021).
Rachland menyebutkan, warga Indonesia sedang berkabung atas gugurnya Kabinda Papua, Brigjen I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, dalam penyergapan di Beoga oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pada Minggu (25/04/2021).
Hanya saja, dalam kondisi tersebut, lisan atau pernyataan pimpinan negara tetap harus terjaga.
“Tapi Ketua MPR wajib menjaga lisan, jangan menghasut negara melakukan kekerasan, apalagi secara membuta,” ucapnya.
Rachland mengungkapkan, pengerahan operasi militer di Papua, apalagi dalam skala yang diminta Ketua MPR RI, niscaya akan mengundang dan mengembalikan perhatian dunia pada Papua.
Padahal, ‘internasionalisasi masalah Papua’ atau persisnya mengembalikan Papua ke dalam agenda PBB, tidak diinginkan Indonesia.
Lebih jauh, membicarakan Hak Asasi Manusia (HAM) belakangan setelah operasi militer atau operasi keamanan, seperti anjuran Bamsoet, yang akan membuat para penyidik International Criminal Court di Den Haag menggeser teropongnya dari Papua ke Jakarta. Apakah Pemerintah ingin begitu?
[MBN]
